Target Pajak Aceh Rp 5,8 Triliun  

BANDA ACEH - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, Tarmizi, mengatakan, target penerimaan pajak Aceh pada tahun ini senilai Rp 5,8 triliun. Sedangkan pada 2019, dari target penerimaan pajak Aceh sebesar Rp 5,26 triliun, yang tercapai Rp 4,75 triliun (90,35 persen).

Hal tersebut disampaikan Tarmizi, saat berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia, di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (30/1/2020). Kedatangan Kakanwil DJP Aceh tersebut disambut Pemimpin Perusahaan, Mohd Din, News Manajer, Bukhari M Ali, Manajer Iklan, Hari Teguh Patria, Manajer Percetakan Umum, Firdaus D, dan Manajer Keuangan, Linda Ariani.

"Bila dibanding dengan realisasi 2018, maka penerimaan pajak tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 8,93 persen," ujarnya. Menurut Tarmizi, capaian tersebut melampaui penerimaan rata-rata nasional yang membukukan pencapaian sebesar 83,66 persen. Capaian ini, menurut Tarmizi,  menempatkan Kanwil DJP Aceh pada posisi kesebelas dari 34 Kanwil DJP yang ada di seluruh Indonesia.

Pada tahun lalu, rinci Tarmizi, pajak penghasilan (Pph) dapat terealisasi Rp 2,27 triliun dengan pertumbuhan sebesar  7,58 persen, pajak pertambahan nilai (PPN) dapat terealisasi Rp 2,27 triliun dengan pertumbuhan 11,44 persen. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat terealisasiRp 127,96 miliar dengan pertumbuhan negatif yaitu -11,31 persen. Sementara pajak lain dapat terealisasi Rp 80,9 miliar dengan pertumbuhan 19,17 persen.

Sementara untuk penerimaan sektoral, ada lima sektor yang dominan di wilayah Kanwil DJP Aceh. Pertama, administrasi pemerintahan dengan realisasi Rp 1,099 triliun berkontribusi sebesar 23,12 persen dalam penerimaan pajak dengan pertumbuhan sebesar 3,25 persen. Kedua, konstruksi dengan realisasi Rp 867,28 miliar berkontribusi sebesar 20,63 persen dalam penerimaan dengan pertumbuhan sebesar 13,07 persen.

Ketiga, perdagangan besar dan eceran dengan realisasi Rp 795,89 miliar berkontribusi sebesar 19,18 persen dalam penerimaan dengan pertumbuhan sebesar 14,56 persen. Keempat, jasa keuangan dan asuransi dengan realisasi Rp 416,329 miliar berkontribusi sebesar 9,26 persen dalam penerimaan dengan pertumbuhan sebesar 5,71 persen. Kelima, industri pengolahan dengan realisasi Rp165,293 miliar berkontribusi sebesar 5,69 persen dalam penerimaan dengan pertumbuhan sebesar 63,59 persen.

Untuk mencapai target pajak Aceh pada 2020 sebesar Rp 5,8 triliun, tambah Tarmizi, pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap usaha-usaha private seperti kopi. Artinya, kegiatan yang dilakukan adalah selalu memberikan konsultasi dan pengawasan.

Strategi selanjutnya yang dilakukan untuk pencapaian target itu, kata Tarmizi, adalah, ke depan pihaknya sedang mengupayakan adanya omnibus law perpajakan. Sasaran dari omnibus law perpajakan adalah mendorong investasi sehubungan dengan omnibus law perizinan sehingga bisa bersaing secara regional.

Selain itu, juga dilakukan perluasan basis dalam penerimaan pajak. "Kita bisa lihat di Aceh, sektor konsumsi dan perdagangan, itu besar. Kita lihat kafe dan warung kopi banyak. Kalau kita amati, apakah mereka sudah sadar pajak. Ke depan ketika dana otsus berakhir, maka kita harus mencari sumber pendanaan baru. Memang harus ada upaya kita untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak agar meningkat," sebutnya.

Ia berharap target penerimaan pajak Aceh pada tahun ini sebesar Rp 5,8 triliun itu dapat tercapai. Karena itu, menurut Tarmizi, maka dibutuhkan bantuan dari semua stakeholder terkait. Sehingga, harapan agar ekonomi Aceh dapat membaik dan kesadaran membayar pajak meningkat, akan terwujud.

Kannwil DJP Aceh berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun 2020, terutama dengan mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, peningkatan mutu layanan dan konsultasi, pembinaan kepada UMKM melalui pendampingan (bussines development services), serta memperluas basis data. (una)