HRD Minta PUPR Segera Bangun Jembatan Gandeng di Lintas Banda Aceh-Medan

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM,  JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB H Ruslan M Daud (HRD) minta Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, segera bangun jembatan gandeng di lintas Jalan Banda Aceh-Medan.

Jembatan gandeng yang mendesak segera dibangun antara lain jembatan Peudada Kabupaten Bireuen yang panjangnya 240 meter.

Permintaan itu disampaikan HRD dalam pertemuan dengan Ir Rachman Arief Dienaputra, M. ENG, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Jumat, (31/1/2020).

HRD menyampaikan jika jembatan di jalur lintas Banda Aceh-Medan tersebut mendadak putus, otomatis jalur darat di ruas jalan nasional itu lumpuh total.

• Dana Otsus Aceh Melimpah, Eks Kombatan GAM Sofyan Dawood: Aceh belum Ada Apa-apa Hari Ini

• VIDEO - Alasan Marsekal Hadi Tjahjanto Memilih Natuna Sebagai Tempat Isolasi WNI dari Wuhan CIna

• Plt Gubernur Ajak Masyarakat Aceh Doa Bersama Cegah Corona, Selasa Malam di Masjid Raya Baiturrahman

"Sebab itu saya datang langsung ke sini, saya khawatir keterlambatan penanganan akan berakibat fatal terhadap kelancaran lalu-lintas transportasi jalur Banda Aceh ke Medan dan sebaliknya,” ujar HRD.

Bupati Bireuen 2012-2017 ini menerangkan, di Kecamatan Peudada Bireuen tidak ada jalur alternatif yang sewaktu-waktu dapat dipakai untuk menyeberangi sungai.

“Kalau sampai jembatan Peudada ambruk habis kita, sama sekali tidak ada jalur alternatif yang bisa dilalui kendaraan,” ulang HRD.

Ia menyebutkan usia jembatan tunggal Peudada lebih 25 tahun.

Merespons permintaan politisi asal Bireuen ini, Ir Faturrahman, MSi mantan Kepala Balai PPJN Banda Aceh yang ikut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, bahwa pada saat menjabat Kabalai Aceh pernah melakukan peninjauan dan masa itu sudah ada rencana menyediakan jalur alternatif untuk menyeberangi Sungai Peudada itu.

Senada dengan itu Ir.Rachman Arief Dienaputra, M ENG, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan juga menyampaikan bahwa ia akan memprioritaskan permintaan HRD mulai tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran selanjutnya.(*)