Opini

Bek Cet Langet  

Sejumlah 234 orang memilih mundur sebagai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) (Serambi, 30/01/2020)

Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah 

Oleh Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah

Sejumlah 234 orang memilih mundur sebagai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) (Serambi, 30/01/2020). Sebelumnya diberitakan ada 13.026 orang mundur dari PKH (Serambi, 24/01/2020). Saat pertama membaca berita ini, ada perasaan bahagia di batin. Sesuatu yang paling berat kita laksanakan, ternyata pelan-pelan sudah mulai berubah. Mengakui posisi diri sebagaimana adanya, adalah suatu hal yang mulia. Ada ungkapan Aceh yang penting menggambarkan keadaan ini, adalah "peugah lagee buet, pubuet lagee na" (sampaikan sebagaimana perbuatan, dan melakukan sesuatu sebagaimana adanya".

Sengaja saya sebut "kita", karena ada banyak orang yang semakin bergelimang ketidakjujuran. Sulit sekali orang bisa menyampaikan apa adanya. Bahkan dalam lingkungan orang-orang pandai. Orang yang sudah punya rumah, namun masih meudahoh bantuan rumah. Mereka yang menuntut ilmu, ada yang menerima beasiswa ganda. Kemana-mana bilang tidak punya apa-apa, padahal di rumah serba mewah.

Keadaan ini juga menghinggap sebagian golongan masyarakat atas, yang hidupnya bergantung proposal dan anggaran pemerintah. Mereka yang punya pangkat dan jabatan, sudah punya berbagai tunjangan, masih meurampok juga kanan-kiri. Ada yang main sulap anggaran. Ada yang main potong beasiswa mahasiswa. Main pet-pet dana aspirasi. Apakah kita tidak tahu bahwa itu tidak benar?

Atas berbagai kenyataan itu, tentu saja membahagiakan sekali ketika mendengar ada yang mundur dari program bantuan yang sudah bukan haknya. Pilihan mundur itu dengan sendirinya akan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang membutuhkan.

Tetapi benarkah begitu? Ternyata yang ironis dan menyesakkan dada, karena ternyata sebagian orang yang memilih mundur itu bukan karena mereka merasa sudah mampu-dengan demikian sudah tidak berhak menerima berbagai bantuan-melainkan karena malu di rumahnya ditempel stiker keluarga miskin. Jika pernyataan ini dibalik, bukankah seandainya tidak ditempel stiker, tidak ada orang mampu yang mundur dari penerima manfaat PKH?

Verifikasi berlapis

Satu catatan yang mungkin bermanfaat bagi pelaksana, adalah soal data. Bukankah data penerima manfaat PKH itu sudah diverifikasi secara berlapis? Sesulit apa menentukan seseorang atau satu kepala keluarga (KK) itu masuk dalam kategori PKH atau tidak?

Saya tidak mau menjawab soal ini, karena masing-masing pelaksana dan penanggung jawab memiliki rasa yang berbeda. Tapi ketahuilah, saat saya duduk di satu tempat, saya berbicara dengan seorang awam di kampung, ia melukiskan begini: "Pak, masa sih sulit kali mendata. Di kampung kami semua orang pasti tahu kok yang mana layak dan mana yang tidak. Tapi yang sering terjadi karena hana mangat dan hana meuoh".

Apa yang diungkapkan orang awam ini, makin menguat dugaan bahwa kita tahu semua hal tentang ketidakbenaran dalam proses, namun kita tidak mau tahu. Semua proses terjadi dengan kesadaran penuh bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Bayangkan, ketika stiker itu ditempel, terang-benderang sudah terlihat bagaimana kondisi rumah. Mengapa harus menunggu ditolak tuan rumah karena perasaan malu?

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved