Breaking News:

FMPA Harap Doa Warga Aceh untuk Kebebasan Irwandi  

Kasus suap proyek dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 yang melibatkan gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf

For Serambinews.com
Ketua FMPA, Fahmi Nuzula. 

BANDA ACEH - Kasus suap proyek dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 yang melibatkan gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf sepertinya mulai ada titik terang. Beberapa waktu lalu, Darwati A Gani, istri Irwandi Yusuf melalui akun sosial medianya, memberikan isyarat bahwa tak lama lagi putusan Mahkamah Agung terkait kasasi Irwandi akan segera turun.

Untuk itu, Ketua Forum Mahasiswa Pemuda Aceh (FMPA), Fahmi Nuzula mengharapkan doa seluruh masyarakat Aceh untuk kebebasan gubernur nonaktif Aceh, Drh Irwandi Yusuf agar dapat melanjutkan program Aceh Hebat yang pernah dideklarasikan saat kampanye 2017 lalu.

Seperti diketahui, saat ini Irwandi masih di tahanan KPK. Menurut Fahmi, Irwandi adalah tahanan KPK terlama dibandingkan dengan tahanan-tahanan lainnya. "Kami mohon doa seluruh masyarakat Aceh agar Allah memberikan putusan yang terbaik bagi beliau dalam mencari keadilan hukum," kata Fahmi Nuzula kepada Serambi, Kamis (6/2/2020).

Fahmi Nuzula sendiri selama ini selalu memantau proses hukum Irwandi dan turut menempuh segala cara agar pemimpin tertinggi Indonesia tahu bahwa kasus Irwandi adalah kasus rekayasa dan harus dilihat secara khusus.

"Sebagaimana isu yang berkembang bahwa Irwandi tidak pernah terbukti dalam fakta persidangan," katanya. Untuk itu, Fahmi Nuzula meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menjadi instansi hukum penentu untuk nasib Irwandi Yusuf.

"Dalam perkara ini, Irwandi selalu mengharapkan dukungan moril dan doa dari ulama-ulama Aceh," sebutnya. Harapannya, kepada semua pihak tidak lagi-lagi menyalahkan dan mengklaim satu sama lain. Dia meminta semua pihak fokus pada harapan dan doa agar Irwandi terbebas dari perkara yang dituduhkan.

"Anggap saja proses ini adalah sebagai bahan muhasabah bagi kita Aceh, kita semua dan Indonesia bahwa setiap instansi negara harus ada pengawasan agar tidak ada yang menjadikan satu lembaga sebagai alat politik, termasuk KPK," kata Fahmi.

Fahmi juga mengatakan selama ini sering berkomunikasi dengan Irwandi Yusuf. "Terus terang, saya pernah berkomunikasi dengan Irwandi. Bagi beliau jabatan gubernur sudah tidak terlalu penting. Beliau menempuh jalur kasasi hanya ingin membuktikan bahwa beliau tidak sebagaimana dituduhkan dan Aceh masih dikelilingi oleh mafia hukum," tandasnya.

Sebagai informasi, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Irwandi Yusuf pada 3 Juli 2018. Irwandi Yusuf sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp 1,5 miliar terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018.

KPK juga menetapkan Irwandi sebagai tersangka penerima gratifikasi senilai Rp 32 miliar terkait pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang yang dibiayai APBN. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved