Salam

Data PKH di Aceh Mestinya Dievaluasi  

Ratusan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Aceh Utara mengundurkan diri, menyusul adanya pemasangan stiker

Data PKH di Aceh Mestinya Dievaluasi   
Dok Pendamping PKH Baktiya
PENDAMPING Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Baktiya Aceh Utara mengadakan sosialisasi penempelan stiker ke rumah warga penerima bantuan itu. Foto pendamping PKH Baktiya 

Ratusan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Aceh Utara mengundurkan diri, menyusul adanya pemasangan  stiker di rumah-rumah warga yang selama ini menerima bantuan sebagai anggota masyarakat kurang mampu. Jumlah itu dipastikan terus bertambah karena penempelan stiker masih berlangsung sampai akhir Februari 2020. Fenomena serupa juga terjadi di beberapa kabupaten/kota lainnya.

Seperti diberitakan sebelummnya, pemasangan stiker Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Aceh Utara dimulai secara simbolis oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf pada 15 Januari 2020 di Desa Cibrek Baroh, Kecamatan Syamtalira Aron. ASaat ini masih berlangsung penempelan stiker di rumah penerima manfaat di Aceh Utara. Hingga kini jumlah warga yang sudah mengundurkan diri dari penerima bantuan dampak dari penempelan stiker itu mencapai 800-an lebih,@ lapor Koordinator PKH Aceh Utara, Jafriadi.

Disebutkan, mereka mengundurkan diri secara sukerala karena sudah sejahtera. Selain itu, juga karena adanya imbauan yang disampaikan dalam sosialisasi. AJadi, mereka mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri dan pendekatan persuasif. Ini dampak dari penempelan stiker yang kita lakukan,@ ujarnya.

Jumlah terbanyak yang mengundurkan diri sebagai penerima PKH berasal dari Kecamatan Lhoksukon yaitu mencapai seratusan. Sedangkan untuk kecamatan lain puluhan. Pihaknya nantinya juga akan merekap berapa jumlah total warga yang mengundurkan diri, dan tak bisa lagi menerima bantuan PKH.

Pertama kita ingin mengingatkan kembali tentang PKH. Menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahuan 2018, bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Penyalurannya berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

PKH yang digagas sejak tahun 2007 syarat kepesertaannya adalah keluarga tersebut memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah SD sampai SMA atau sederajat, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia 70 tahun ke atas.

Ada dua hal yang perlu kita sampaikan terkait mundurnya ratusan warga yang selama ini menerima PKH di Aceh Utara dan daerah-daerah lainnya. Pertama, kita sangat bersyukur jika mereka mundur karena saat ini mereka memang sudah tak layak lagi menerima bantuan itu. Dengan kata lain, mereka sudah sejahtera. Kedua, kita juga bersyukur jika ada warga yang mundur karena merasa malu lantaran sudah Atelanjur@ menerima bantuan yang sesungguhnya bisa menjadi hak orang lain yang lebih layak.  

Kemudian, berbicara tentang PKH atau bantuan sosial, apalagi dalam bantuan langsung, tentu tidak terlepas dari kemiskinan yang sedang mendera banyak masyarakat kita. Dan, menurut para ahli ekonomi dan sosial, berbicara masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (welfare) semata. Akan tetapi, kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantunga tinggi, serta rendahnya akses terhadap pasar. Dan, kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kekuatan, dan atau proses memberi daya dari pihak yang memiliki kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan juga mengandung dua makna. Pertama to give power or authority dimaknai sebagai pemberian kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kedua to give ability to or enable dimaknai memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain yang berhak untuk melakukan sesuatu.

Yang menjadi persoalan dalam implementasi PKH di daerah-daerah kita adalah penentuan penerima manfaatnya kurang valid. Artinya, warga-warga yang mestinya tidak berhak, malah ikut jadi penerima manfaat PKH. Untuk ke depan, verifikasi data penerima manfaat PKH harus diperjelas dan proses transparan jangan karena faktor suka atau tidak suka.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved