Massa Demo Kantor Gubernur Aceh  

BANDA ACEH - Sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Aceh Hebat melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (10/2). Aksi yang mendapat pengawalan aparat keamanan itu mempertanyakan soal banyaknya pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Mulai dari Plt Gubernur Aceh hingga sejumlah SKPA, termasuk di lembaga keistimewaan seperti Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh.

Dalam aksi itu, massa turut mengusung beberapa karton dengan berbagai tulisan, di antaranya "Pak Plt Bawahanmu Sekali2 Dipublis Di Media Agar Masyarakat Tau #Gerakan Aceh Hebat."

"Bapak Plt harus tegas, harus punya prinsip. Jangan semua jabatan di-Plt-kan tapi harus didefinitif," teriak seorang orator sambil meminta Plt Gubernur menemui mereka.

Aksi itu diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Iskandar, bersama Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, dan beberapa pejabat lainnya.  

Koordinator Aksi, Darmansyah, menyampaikan persoalan jabatan Plt di sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Aceh sudah lama terjadi. "Apakah ada persoalan selama ini sehingga sejumlah SKPA masih dijabat oleh Plt? Bahkan sejumlah lembaga keistimewaan Aceh pun masih dijabat oleh Plt," tanyanya.

Darmansyah dalam orasinya menyatakan, kenapa Aceh disebut sebagai provinsi sejuta Plt? Tentu persoalan ini, kata Darmansyah, menimbulkan tanda tanya di masyarakat terkait persoalan ini.

Pentingnya pejabat definitif, lanjutnya, karena jabatan Plt memiliki kewenangan yang terbatas. Karena itu, patut diduga persoalan banyak pejabat di-Plt-kan merupakan satu langkah keliru. "Jangan hanya gara-gara kepentingan politik, maka semua harus di-Plt-kan sampai saat ini tanpa ada kejelasan," teriak Darmansyah.

Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Iskandar, saat menyambut massa mengakui ada tiga posisi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Aceh yang saat ini dijabat oleh Plt, selain di lembaga keistimewaan.

Masing-masing yaitu, jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Aceh, Kepala Sekretariat Majeleis Pendidikan (MPD) Aceh, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Aceh.

"Di Disperindag kepala dinasnya sedang sakit keras, sudah beberapa bulan beliau tidak hadir kerja. Agar tetap berjalan pemerintahan, maka ditunjuklah Plt, tidak diberhentikan," jelas Iskandar.

Sementara untuk jabatan Kepala Sekretariat MPD Aceh, pejabat yang sudah terpilih beberapa waktu lalu tidak menghadiri pelantikan dan Kepala BPBJ Aceh saat ini masih dalam proses pemilihan pejabat definitif.

Setelah mendapat penjelasan dari Iskandar, kemudian massa mengakhiri aksinya dengan tertib. Sebelum bubar, massa melakukan foto bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Iskandar dan Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani.(mas)