Opini

Menggairahkan Politik Kewargaan  

Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo jilid dua telah memasuki fase prubahan drastis

Menggairahkan Politik Kewargaan   
IST
Zulfata, S.Ud., M.Ag, Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Oleh Zulfata, S.Ud., M.Ag, Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo jilid dua telah memasuki fase prubahan drastis. Hal ini ditandai dengan transformasi pembangunan infrastruktur menuju dekonstruksi kebijakan strategis kenegaraan. Gejala ini dapat dipahami melalui adanya upaya mendekonstruksikan pendidikan, pembentukan omnibus law, revisi Undang-Undang KPK (UU KPK), hingga pemindahan ibu kota baru. Sederhananya, semua upaya niat baik dekontruksi tersebut tentunya mesti diiringi peran kontrol secara menyeluruh demi pembangunan yang efektif, terpadu dan berkelanjutan.

Jika mencermati logika politik pembangunan Indonesia saat ini, tentunya di balik upaya dekontruksi akan ada sesuatu yang dirobohkan, dan sesuatu yang dirobohkan mestilah mendapat ganti yang lebih baik setalah dirobohkan. Artinya, sirkulasi dari setiap tahapan dekonstruksi tersebut meniscayakan adanya peran kontrol yang optimal, sehingga Indonesia nantinya tak memasuki tahapan gagal dalam dekonstruksi. Peran kontrol tersebut semestinya berada pada kuasa legislatif yang memprioritaskan kebutuhan rakyat seluruh Indonesia.

Namun demikian, memahami gerak-gerik corong kontrol legislatif usai Pilpres 2019 dengan ditandai bergabungnya rival politik Presiden Joko Widodo (Prabowo Subianto) ke dalam kabinet Koalisi Indonesia Maju (KIM), maka secara tidak langsung telah mengubah komposisi dan arah corong pengawasan legislatif dalam mengdapi berbagai kebijakan dekonstruksi yang dimaksud di atas. Dalam konteks parlemen kali ini, jumlah parpol atau fraksi yang berfungsi sebagai oposisi sungguh minim (tak proporsional).

Kondisi seperti ini muncul sebuah hipotesa bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap mendapat dukungan penuh dari parlemen dan minim "pengontrolan". Pada posisi ini pula, benih-benih penguatan oligarki konstitusional lebih berpeluang muncul dari pada penguatan konstitusional aspirasi kerakyatan.

Citra parlemen sedemikian menandakan adanya keterbelahan aspirasi yang berselisih kepentingan antara kepentingan "parlemen" dengan kepentingan "rakyat". Bukti adanya perselisihan ini dapat dipahami melalui fenomena aksi penolakan massa terhadap revisi UU KPK, "mengucilkan" keberadaan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) atas proses investasi, dan kerisihan rakyat yang memandang bahwa waktu yang dibutuhkan dalam upaya pemindahan ibu kota baru sungguh kurang efektif bagi Indonesia ketika diterapkan pada 2024.

Jika disandingkan antara potret komposisi parlemen dengan citra kerisihan rakyat di atas, maka jalan tengah yang harus ditempuh adalah menghadirkan peran fungsi pengawasan oleh rakyat sebagai daya tambah peran kontrol bagi upaya dekonstruksi pembangunan Indonesia hari ini. Diakui atau tidak, berbagai peristiwa masa lalu (Pilpres 2014-2019) menitip informasi bahwa kekuatan politik parlemen tersebut terkesan terhenti sebatas kampanye Pemilu, selebihnya mereka cenderung "sibuk" menata berbagai kepentingan golongan dan sesaat.

Jika tidak percaya, pahamilah bagaimana posisi partai politik (parpol) dalam menampung aspirasi rakyat? Dan bagaimana pula dampak rekonstruksi konstitusional yang selama ini masih terkesan tebang pilih? Serta bagaiman pula komitmen investasi yang menjaga keseimbangan alam bagi anak cucu Indonesia di masa depan? Atas dasar pertanyaan inilah seyogianya rakyat jangan terlalu pasrah pada keadaan, atau selalu mengutuk sikap pemerintahan saat pemerintah belum begitu kuat mewujudkan kepentingan rakyat.

Melalaui situasi demokrasi saat ini, tidak menutup kemungkinan bagi rakyat untuk kembali menggairahkan politik kewargaan yang dulu pernah eksis saat orde lama (orla) dan orde baru (orba). Politik kewargaan adalah kekuatan kolektif kerakyatan yang menciptakan fungsi-fungsi politik (meraih, mengelola dan mempertahankan kekuasaan) agar segala kebijakan negara mesti berada pada pakemnya yaitu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Politik kewargaan bukanlah barang baru di negeri ini, spiritnya telah lama hidup seiring berdirinya negara Indonesia. Praktik gotong-royong menuju kemerdekaan bangsa yang kini telah memudar adalah bagian dari politik kewarganegaraan tersebut. Menguatkan dan menggelorakan narasi politik kewargaan sama artinya mengajak warga negara untuk aktif berpolitik (silent of politics) melalui berabagai profesinya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved