Bupati Maklumi Keengganan MPU, Untuk Tidak Berkantor di Masjid Agung

Masjid Agung Aceh Barat Daya (Abdya) sudah diresmikan Bupati Akmal Ibrahim berbarengan maulid akbar pada Selasa (11/2/2020) lalu

Bupati Maklumi Keengganan MPU, Untuk Tidak Berkantor di Masjid Agung
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF    
Ketua MPU Abdya, Tgk Muhammad Dahlan bersama Anggota MPU didampingi Sekretaris MPU, H Muhammad Rasyid, bertemu Bupati Akmal Ibrahim di rumah kediamannya Guhang, Blangpidie, Senin (10/2/2020).   

BLANGPIDIE - Masjid Agung Aceh Barat Daya (Abdya) sudah diresmikan Bupati Akmal Ibrahim berbarengan maulid akbar pada Selasa (11/2/2020) lalu. Masjid dengan luas bangunan 80 meterx60 meter berdiri megah di atas lahan seluas 24.000 m2 di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie. Pembangunan masjid terbesar di Abdya itu menyerap anggaran sekitar Rp 53 miliar.

Bupati Akmal menginginkan, Masjid Agung dengan konstruksi dua lantai itu, bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga diperuntukkan menjadi sarana perkantoran sejumlah lembaga terkait agama dengan menempati sejumlah ruangan di lantai dasar masjid.

Seperti  menjadi Kantor Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Baitul Mal, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), dan Majelis Pendidikan Aceh (MPD). Selain itu, tentunya sebagai Kantor Sekretariat UPTD Masjid Agung.

Namun begitu, Sejauh ini, baru Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang sudah pindah untuk berkantor di lantai dasar masjid tersebut, sejak pertengahan Januari lalu. Langkah ini diikuti Baitul Mal yang sedang pindahan barang menuju lantai dasar masjid. Sedangkan MPU Abdya tampak enggan berkantor di Masjid Agung tersebut. Para ‘teungku’ di MPU meminta tetap bisa menempati bangunan kantor lama yang merupakan eks Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Desa Keude Paya.

Permintaan tidak pindah kantor ke Masjid Agung disampaikan langsung Ketua MPU Abdya, Tgk Muhammad Dahlan kepada Bupati Akmal Ibrahim saat menyambangi kediaman bupati bersama Sekretaris MPU, H Muhammad Rasyid SAg dan  sejumlah anggota, Senin (10/2/2020) lalu. Alasannya, kepengurusan MPU Abdya periode 2016-2021 akan berakhir pada April 2021, sehingga tanggung jika harus pindah kantor. Selain itu, ruangan yang tersedia di lantai dasar Masjid Agung Abdya juga agak pengap lantaran sempit dan rendah. “Setelah mendengar secara langsung, Bapak Bupati bisa memahami dan menyambut baik alasan dari MPU untuk tidak berkantor di Masjid Agung,” kata Sekretaris MPU Abdya, H Muhammad Rasyid kepada Serambi, Kamis (13/2/2020).         

Karena sudah mendapat ‘lampu hijau’, paparnya, maka MPU Abdya akan tetap berkantor di bangunan bekas kantor Disdukcapil di Jalan Iskandar Muda. Terkait sikap lembaga lain, hingga sekarang Serambi belum memperoleh keterangan tentang sikap MAA, LPTQ, dan MPD, apakah bersedia berkantor di Masjid Agung atau tidak.

Sementara itu, sampai hari peresmikan oleh Bupati Akmal Ibrahim pada Selasa (11/2/2020) lalu, Masjid Agung Abdya ternyata belum punya nama. Bupati Akmal Ibrahim kemudian meminta MPU Abdya memberi nama masjid yang sudah diresmikannya tersebut.

Sekretaris MPU Abdya, H Muhammad Rasyid kepada Serambi menjelaskan, MPU lalu mengusulkan enam nama untuk masjid yang berlokasi sekitar 150 meter dari kepala jembatan rangka baja Krueng (Sungai) Beukah itu. Dari enam nama yang diusulkan, beber M Rasyid, akhirnya Bupati Akmal sangat setuju masjid terbesar di Abdya tersebut diberikan nama Masjid Agung Baitul Ghafur. “Nama itu berarti rumah pengampunan,” tukas Sekretaris MPU Abdya.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved