Rocky Temui Sofyan Jalil, HGU dan IUP di Aceh Timur Sarat Masalah

Bupati Aceh Timur, H Hasballah Bin HM Thaib SH dengan panggilan akrab, Rocky kembali menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN RI

Rocky Temui Sofyan Jalil, HGU dan IUP di Aceh Timur Sarat Masalah
FOTO: DOK BUPATI ROCKY
Bupati Aceh Timur, H Hasballah Bin HM Thaib SH (kiri) menyerahkan dokumen pertahanan yang sarat bermasalah, termasuk perusahaan perkebunan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN RI, Sofyan Djalil, di Jakarta, Selasa (11/2/2020) 

IDI - Bupati Aceh Timur, H Hasballah Bin HM Thaib SH dengan panggilan akrab, Rocky kembali menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN RI, Sofyan Djalil di Jakarta pada Selasa (11/2). Dalam pertemuan itu, Rocky mengungkapkan sejumlah persoalan pertanian, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan Uzin Usaha Perkebunan (IUP) milik sejumlah perkebunan sarat masalah.

Bupati juga meminta Sofyan Djalil, agar membantu menyelesaikan persoalan agraria dan tata ruang Aceh Timur, yang menghambat pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pembinaan, dan pengawasan HGU dan IUP, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan tapal batas antarperusahaan pemilik HGU dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik harus segera diselesaikan. Permasalahan lainnya, katanya, permukiman yang berada dalam HGU, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap status gampong dan infrastruktur di dalamnya.

Selanjutnya, perusahaan telah berakhir HGU atau tidak melengkapi dokumen legalitas, tetapi tetap melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman. Selain itu, katanya, juga terdapat beberapa HGU yang berada di dalam hutan lindung atau produksi sehingga menimbulkan dampak deforestry atau penggundulan hutan.

Rocky mengungkapkan sejumlah perusahaan telah menelantarkan area, namun tidak diperuntukkan sebagai lahan high conservation value, serta banyak perusahaan pemegang HGU tidak melaksanakan pembangunan plasma. Dia mengatakan terdapat kawasan hutan lindung 272,618, 19 hektare yang tersebar di sepanjang pesisir pantai dan pedalaman Timur yang menyebabkan banyak ketidaksesuaian pemanfataan ruang.

Dia mencontohkan, seperti tiga kecamatan yang terdapat dalam kawasan hutan lindung yakni, Simpang Jernih, Serbajadi, dan Peunaron. Dia juga mengatakan banyak pertambakan rakyat di daerah pesisir berada dalam kawasan hutan lindung, kemudian alih fungsi daerah aliran sungai menjadi tambak, dan daratan, terbitnya alas hak atas tanah daerah DAS, alih fungsi peruntukan ruang karena potensi kandungan alam yang tidak sesuai penetapan ruang.

Persoalan lainnya, terdapat lahan transmigrasi di Aceh Timur yang tidak dikelola secara baik karena penduduknya tidak tinggal di tempat, bahkan ada yang terlantar dan dikelola oleh masyarakat. Dia mengatakan banyaknya persoalan di bidang agraria dan tata ruang berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat.

Bupati Aceh Timur itu meminta bantuan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN RI, Sofyan Djalil, agar dilakukan penataan kembali pengusaan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah, ruang, HGU, pertanian, maupun daerah transmigrasi.

“Kita juga memohon kepada Menteri Agraria agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi kewajiban, terutama tidak mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar dan dilanjutkan program tanah objek reformasi (TORA) guna mendistribusikan tanah kepada masyarakat miskin, dan eks kombatan untuk menjamin terpenuhinya MoU Helsinki bagi masyarakat Aceh, khususnya di Aceh Timur,” harapnya.(c49)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved