Opini

Memahami Data Kemiskinan

Pada Rabu (15/1/2020) Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis angka kemiskinan September 2019 sebanyak 15,01 persen

Memahami Data Kemiskinan
IST
Hendri Achmad Hudori, S.ST, M.Si, PNS Badan Pusat Statistik Aceh

Oleh Hendri Achmad Hudori, S.ST, M.Si, PNS Badan Pusat Statistik Aceh

Pada Rabu (15/1/2020) Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis angka kemiskinan September 2019 sebanyak 15,01 persen. Angka tersebut menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera dan nomor enam se-Indonesia. Pro dan kontra tentang kemiskinan pun muncul di media. Apakah tersebut dapat dipercaya? Apakah upaya Pemerintah Aceh dalam mengurangi kemiskinan belum cukup efektif? Atau data kemiskinan sudah menjadi komoditas politik?

Untuk menilai apakah data kemiskinan bisa dipercaya atau tidak, maka yang harus dilihat adalah lembaga yang melakukan penghitungan dan metode yang dipakai. Data kemiskinan yang digunakan pemerintah saat ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Undang-Undang Statisik Nomor 16 tahun 1997, kegiatan statisik dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) statistik dasar, (2) statistik sektoral dan (3) statistik khusus.

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Salah satu statistik dasar tersebut yaitu data kemiskinan. Jadi, BPS adalah lembaga resmi yang diberikan amanat oleh UU untuk menyediakan data kemiskinan.

Selanjutnya mengenai metode menghitung kemiskinan, BPS tidak membuat metode sendiri, tetapi mengacu kepada metode yang sudah berstandar internasional, yaitu pendekatan pengeluaran kebutuhan dasar (basic needs approach) makanan dan non-makanan. Perlu diketahui bahwa metode tersebut lazim digunakan banyak negara di dunia. Menurut laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), lebih dari 50 persen negara berkembang menggunakan metode tersebut.

Sebanyak 30 persen menggunakan metode pendekatan pendapatan, dan sisanya kombinasi pengeluaran dan pendapatan. Metode yang sama selalu digunakan BPS untuk menghitung angka kemiskinan sejak tahun 1976 hingga sekarang.

Seperti lembaga pelaksana lainnya yang selalu diawasi, begitu pula dengan BPS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPS diawasi Forum Masyarakat Statistik (FMS), yang terdiri atas guru besar dan akademisi dari berbagai universitas, termasuk Aceh. Selain itu BPS juga diaudit oleh Dana Moneter Internasional dan PBB, dua kali dalam setahun.

Ada nasihat bijak mengatakan jangan hanya melihat hasil akhir, tetapi lihatlah prosesnya. Begitu pula ketika menilai kinerja Pemerintah Aceh dalam menurunkan kemiskinan, jangan hanya dilihat dari posisi angka kemiskinan saat ini yang masih tertinggi di Sumatera, tapi lihatlah capaian penurunan kemiskinan yang telah diraihnya.

Menurut data BPS, pada 1999 angka kemiskinan Aceh sebesar 14,75 persen. Akibat konflik yang terjadi saat itu, angka kemiskinan Aceh melonjak menjadi 2 kali lipat hingga 29,83 persen pada 2002. Pada 2005 ketika dimulainya pemulihan pasca gempa tsunami dan perdamaian di Aceh, angka kemiskinan perlahan mulai turun di angka 28,69 persen. Kemudian hingga tahun 2019, kemiskinan Aceh mengalami penurunan hingga 15,01 persen. Artinya, kemiskinan Aceh sudah turun setengahnya (49,7 persen) selama 17 tahun terakhir. Penurunan ini ternyata menjadi yang terbesar kedua se-Sumatera setelah Bangka Belitung (61,3 persen).

Selanjutnya jika dilihat rata-rata penurunan kemiskinan dari 2002 hingga 2019, kemiskinan Aceh turun sebesar 0,87 persen per tahunnya dan menjadi daerah dengan penurunan kemiskinan tertinggi se-Sumatera. Bahkan, rata-rata penurunan ini sangat jauh jika dibandingkan Sumatera Utara yang rata-rata penurunannya hanya 0,42 persen per tahun.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved