Berita Bireuen

Seluruh SKPK Bireuen Sudah Sampaikan Laporan Keuangan 2019, Begini Cara Kerjanya

Laporan tersebut didata dan disusun kembali oleh tim BPKD Bireuen, setelah itu menjadi kewenangan Inspektorat untuk memeriksa kembali satu per satu.

Seluruh SKPK Bireuen Sudah Sampaikan Laporan Keuangan 2019, Begini Cara Kerjanya
For Serambinews.com
Inspektur Inspektorat Bireuen, Drs Syahabuddin 

Laporan tersebut didata dan disusun kembali oleh tim BPKD Bireuen, setelah itu menjadi kewenangan Inspektorat

untuk memeriksa kembali satu per satu.

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM – Sejak dua hari lalu seluruh Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten (SKPK) Pemkab Bireuen sudah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan yang dikelola mereka masing-masing.

Dan saat ini sedang diperiksa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Bireuen.

Informasi tersebut disampaikan Inspektur Inspektorat Bireuen, Drs
Syahabuddin kepada Serambinews.com, Jumat (14/02/2020) dimana beberapa
waktu sebelumnya sebanyak 15 SKPK di Bireuen hingga minggu pertama
Februari 2020 belum menyampaikan laporan untuk diperiksa.

Syahabuddin menambahkan, sebanyak 15 SKPK yang terlambat menyampaikan laporan
sudah menyerahkan laporan, laporan tersebut didata dan disusun kembali
oleh tim BPKD Bireuen, setelah itu menjadi kewenangan Inspektorat
untuk memeriksa kembali satu persatu.

Hari Ini, Sensus Penduduk Online Dimulai  

Banda Aceh Raih Penghargaan Bergengsi dari BPKP Pusat

Mahasiswa Minta Pemkab Asel Benahi Database Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Menjawab Serambinews.com langkah yang dilakukan bila adanya
kesalahan baik administrasi, keuangan dalam laporan tersebut,
Syahabuddin mengatakan, setiap adanya temuan kesalahan administrasi,
penggunaan anggaran atau kesalahan prosedur langkah pertama dilakukan
pembinaan, pada periode berikutnya diperiksa kembali.

“Setiap ada pelanggaran baik administrasi maupun keuangan
diperingatkan dan meminta diperbaiki, kemudian beberapa waktu kemudian
diperiksa kembali, bila belum ada perubahan maka dilakukan
peringatan,” ujarnya. Menyangkut kesalahan atau masalah keuangan,
penangungjawab diwajibkan mengembalikan ke kas daerah dengan rentang
waktu 60 hari ke depan. “Bila batas waktu yang diberikan juga belum
dipatuhi maka diberi peringatan, peringatan juga belum dipatuhi baru
diserahkan ke lembaga lain untuk diproses,” ujarnya.

Inspektorat intinya adalah membina, meluruskan dan memberikan
peringatan dan melaporkan ke pimpinan, apabila belum juga ditanggapi
maka menjadi tugas lembaga lain, tujuan utama adalah tertib
administrasi, tertib keuangan dengan sasaran utama adalah menciptakan
pemeritahan bersih dan menyelamatkan uang negara, ujar Syahabuddin.
(*)

Penulis: Yusmandin Idris
Editor: Nur Nihayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved