Rp 7,8 Miliar untuk Stadion Tamiang
Pembangunan Stadion Aceh Tamiang dipastikan berlanjut setelah Pemerintah Aceh setuju mengucurkan anggaran Rp 7,8 miliar
KUALASIMPANG - Pembangunan Stadion Aceh Tamiang dipastikan berlanjut setelah Pemerintah Aceh setuju mengucurkan anggaran Rp 7,8 miliar. Sebelumnya, stadion yang terletak di Karangbaru, Aceh Tamiang ini, mangkrak ketika proses pengerjaannya baru sebatas tribun dan jalur lintas lari.
Stadion ini mulai dibangun tahun 2008 sebagai persiapan Aceh Tamiang menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) 2010. Namun hingga 12 tahun, pengerjaan fasilitas olahraga ini tak kunjung selesai. "Tahun ini rencananya pengerjaan akan dilanjutkan lagi. Informasinya, usulan kita ke provinsi sudah disetujui," kata Kepala Disparpora Aceh Tamiang, Muslizar, Minggu (16/2/2020).
Namun Muslizar mengaku belum tahu pasti berapa nilai anggaran yang disetujui Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Dia berharap anggaran yang dikucurkan sesuai dengan usulan sebesar Rp 7,8 miliar. Sebab anggaran tersebut hanya cukup untuk membangun tribun utama, dari total Rp 50 miliar yang dibutuhkan.
"Bukan untuk menyelesaikan semua, cuma untuk membangun tribun utama. Kalau keseluruhan biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 50 miliar," jelasnya.
Menurutnya, keberadaan tribun utama ini cukup penting sebagai ikon keberadaan stadion di Aceh Tamiang. Dia optimis kehadiran stadion yang memenuhi kriteria event nasional akan berpengaruh pada prestasi olahraga Aceh Tamiang.
Selain stadion, Disparpora Aceh Tamiang juga akan merampungkan fasilitas Gedung Olahraga (GOR) yang letaknya tidak jauh dari stadion. Kucuran dana Otsus Rp 5 miliar, kata Muslizar, akan dimaksimalkan untuk membangun lahan parkir, pagar, dan fasilitas lainnya.
Alihkan Pekerjaan Besar ke Provinsi
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang, Mursil, mengaku ada pola pembangunan yang salah selama ini, sehingga banyak fasilitas umum yang tidak rampung. Menurutnya, Aceh Tamiang cukup tertinggal dari kabupaten lain terutama dari segi fasilitas umum. "Ternyata selama ini kita salah, APBK kita alokasikan untuk membangun jalan. Padahal anggaran jalan ini cukup besar, Rp 2-3 miliar per meter, sehingga APBK terkuras," katanya.
Terkurasnya APBK untuk membangun jalan, lanjut Mursil, membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Belajar dari pengalaman itu, sejak tahun lalu Pemkab Aceh Tamiang mulai mengalihkan seluruh pekerjaan berbiaya besar ke provinsi, terutama jalan. "Jalan kita naikkan statusnya jadi provinsi, jadi pembangunannya menggunakan APBA. APBK kita gunakan untuk sektor lain sehingga pembangunan kita bisa lebih cepat," pungkasya. (mad)