Opini

Ketika Peran Agama Diperkarakan Lagi  

Baik secara teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai instrument untuk memahami dunia

Ketika Peran Agama Diperkarakan Lagi   
IST
Dr. Yuni Roslaili Usman, M.A, Dosen UIN Ar-Raniry, Penulis Disertasi Sejarah Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia

Oleh Dr. Yuni Roslaili Usman, M.A, Dosen UIN Ar-Raniry, Penulis Disertasi Sejarah Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia

Baik secara teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai instrument untuk memahami dunia. Dalam konteks seperti itu hampir-hampir tak ada kesulitan bagi agama untuk menerima premis ini. Secara teologis, terlebih Islam, hal seperti itu dikarenakan watak omnipresent agama, bahwa agama baik melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya "hadir di mana-mana" ikut mempengaruhi dan bahkan membentuk strukrur sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kebijakan publik.

Dengan ciri seperti ini, dapat dipahami bahwa di manapun suatu Islam berada diharapkan dapat memberi panduan nilai bagi seluruh diskursus kegiatan manusia, baik yang bersifat sosial-budaya,  ekonomi, maupun politik.

Memahami posisi agama sebagaimana tergambar di atas adalah suatu hal dan meletakkannya dalam situasi yang lebih riil, di mana agama secara empirik dihubungkan dengan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan merupakan hal lain lagi. Dan dalam konteks terakhir ini sering ditemukan ketegangan-ketegangan antara kedua hal tersebut, antara agama dan persoalan kemasyarakatan. Terlebih lagi menyangkut persoalan kenegaraan yang tidak hanya sarat dengan persoalan sosial murni, namun juga persoalan-persoalan politik.

Relasi agama dan negara

Sistem hukum yang terjadi di dunia Islam memasuki abad ke-20 sebagaimana disinyalir J.N.D. Anderson, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku hingga sekarang ini, yaitu (1) Sistem-sistem yang  mengakui hukum Islam sebagai hukum asasi dan kurang lebihnya masih menerapkannya secara utuh; (2) Sistem-sistem yang meninggalkan hukum Islam dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekular; dan (3) Sistem-sistem yang mengompromikan kedua pandangan tersebut. Oleh karena itu terdapat tiga paradigma pula terkait relasi antara agama dan negara; (1) Integrated paradigm yaitu paradigma bersatunya agama dan negara. (2) Simbiotik paradigm, yaitu paradigma yang memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik. (3) Sekularistic paradigm yaitu paradigma yang bersifat sekularistik bahwa negara tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan agama.

Untuk konteks Indonesia, hubungan antara negara dan agama menjadi unik, yang mengandung pengertian bahwa Indonesia bukan negara teokrasi dan juga bukan negara sekuler secara utuh, sebagaimana telah dituliskan oleh B.J. Boland. Ia mengatakan bahwa Indonesia bukanlah suatu Negara Islam sebagaimana yang diinginkan oleh kelompok nasionalis Islam, dan juga bukan negara sekuler sebagaimana keinginan kelompok nasionalis sekuler yang memasukkan agama dalam wilayah pribadi terpisah dari negara (B.J Boland, 1985).

Dalam pengamatan Boland, Indonesia adalah negara yang ingin mengakui suatu asas keagamaan dan bersikap positif terhadap agama pada umumnya dan dalam berbagai perwujudannya. Indonesia adalah suatu negara yang ingin memandang agama sebagai suatu sumbangan yang mutlak terhadap pembangunan nations character buildings. 

Pancasila kalimatun sawa'

Dalam hal hubungan agama dan negara, bangsa Indonesia mempunyai pengalaman tersendiri hingga akhirnya para founding fathers negeri ini mengambil jalan tengah (middle way) dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Secara formal-konstitusi, bangsa Indonesia telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sejak tahun 1940-an. Hasil dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan sidang Konstituante merupakan peristiwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved