Breaking News:

APBA Harus Fokus Entaskan Kemiskinan  

DALAM acara Kenduri Kebangsaan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menyinggung masalah angka kemiskinan Aceh yang masih tinggi

Editor: bakri
www.serambitv.com
Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk ribuan masyarakat Aceh yang dipusatkan di lapangan Galacticos, Cot Gapu, Kota Juang Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2022). 

DALAM acara Kenduri Kebangsaan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menyinggung masalah angka kemiskinan Aceh yang masih tinggi, yaitu 14 persen atau di atas nasional. Padahal disisi lain, Aceh salah satu provinsi dengan penerima anggaran terbesar di Indonesia. Untuk tahun 2020 saja, Aceh mengelola anggaran sebesar Rp 17,2 triliun lebih. Presiden meminta kepala daerah agar fokus dalam kelola anggaran.

“Penggunaan APBD (APBA/APBK) saya titip ke bupati dan wali kota berserta gubernur, gunakan dengan fokus. Berikan prioritas ke hal penting. Saya sampaikan apa adanya. Angka 14 persen angka kemiskinan itu besar. Besar!” katanya di hadapan Plt Gubernur Aceh dan bupati/wali kota.

Turut hadir juga pada acara itu, para Menteri, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, Sekda Aceh Taqwallah, unsur forkopimda Aceh, Plt Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani, anggota DPRA dan DPRK se-Aceh dan ribuan tamu lainnya.

Dalam kegiatan itu, Jokowi berpesan kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan para Bupati/Wali Kota se-Aceh untuk memberikan perhatian khusus kepada pengentasan kemiskinan dengan melakukan berbagai program. “Saya sampaikan (kepada kepala daerah), berikan perhatian ke angka kemiskinan yang besar itu lewat program yang di desain agar pengentasan kemiskinan bisa segera diselesaikan,” ujar Presiden Jokowi dengan nada serius.

Pernyataan Presiden itu merespons Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang meminta dana otonomi khusus (Otsus) Aceh dipermanenkan. Karena menurut Nova, selama 11 tahun dana Otsus berlaku di Aceh setidaknya sudah menurunkan 8,18 persen kemiskinan. “Kami berharap agar kebijakan dana Otsus yang berlaku untuk Aceh tidak dibatasi sampai tahun 2027 saja, melainkan bisa menjadi kebijakan permanen,” kata Nova saat menyampaikan satu dari tujuh permohonan kepada Presiden.

Masih terkait dengan permohonan Plt Gubernur tadi, Presiden Jokowi mengakui bahwa selama ini provinsi paling ujung di Pulau Sumatera ini tidak sedikit mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat, bahkan membuat provinsi lain iri. Karena hingga saat ini masih ada provinsi dengan APBD Rp 6-7 triliun dalam setahun. “Saya tadi tanya ke Pak Gubernur berapa dana otsus kita (Aceh), Rp 8 triliun tahun ini (2020), plus APBD Rp 9 triliun. Berarti Rp 17 triliun, ditambah APBD kabupaten/kota” katanya.

Terkait besarnya dana yang dikelola, Presiden mengingatkan pemerintah daerah bahwa penggelolaan anggaran dengan benar sangat penting. “Uang Rp 17 triliun itu uang yang sangat gede sekali, plus APBD yang ada di kabupaten/kota,” ujar dia. “Tapi bagaimana tata kelolanya, bagaimana governmentnya, apakah APBD itu tepat sasaran? Bermanfaat untuk rakyat? Dirasakan oleh rakyat? Itu yang masih menjadi tanda tanya saya. Saya ngomong apa adanya,” ujar Jokowi lagi.

Masih dalam kesempatan yang sama, Presiden balik bertanya kepada Pemerintah Aceh, apakah perlu diturunkan tim asistensi untuk memastikan pengelolaan anggaran selama ini sudah tepat sasaran atau belum? “Kalau tadi Bang Surya Paloh menyampaikan perlu asistensi (untuk Aceh), saya bertanya pada Pemda, perlu nggak (asistensi)? Kalau perlu besok saya langsung dampingi. Jangan ngomong, ya (perlu), nanti kita beri asistensi kemudian dibawah tidak mau, di birokrasinya. Karena itu menanggung sebuah konsekuensi,” katanya.

Sebelumnya, Pembina Yayasan Sukma Bangsa, Surya Paloh meminta Presiden memberikan asistensinya kepada Aceh. “Daerah ini perlu asistensi secara khusus dari Pemerintah Pusat, walaupun sudah mendapatkan kekhususan sebagai daerah otonomi khusus,” katanya.

Namun disisi lain, Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai NasDem ini menyatakan bahwa ketergantungan Aceh pada dana otsus yang sangat besar untuk jalannya roda pembangunan Aceh juga tidak baik. “Makanya saya mengajak seluruh putra-putri Aceh atas restu para Abu-abu, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan cendikiawan, mari kita bersatu. Buang pikiran-pikiran jangka pendek, apa lagi harus bertikai di antara kita satu sama lain,” ungkap Surya Paloh.

MoU Helsinki

Presiden Jokowi juga menanggapi soal pemenuhan impelentasi perjanjian damai MoU Helsinki. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutannya yang meminta pemerintah pusat agar mempercepat pemenuhan impelentasi MoU Helsinki. “Mempercepat pemenuhan implementasi MoU Helsinki, mudah-mudahan segera secara keseluruhan bisa kita penuhi,” kata Nova.

Mendengar permintaan itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya langsung menyampaikan jawaban. “Yang kedua, saya ingin menyampikan masalah yang berkaitan dengan perjanjian Helsinki.” Kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengakui telah bertemu dengan Plt Gubernur Aceh, Wali Naggore, Muzakir Manaf (Mualem), dan tokoh Aceh lainnya dalam beberapa minggu yang lalu. “(mereka mengatakan) Ada problem ini pak, ada masalah ini pak, ada persoalan ini pak. Iya. Beri saya waktu untuk menjawab,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa pembahasan ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu dilakukan setiap minggu. Jokowi berjanji akan menjawab ketika keputusan sudah diambil. Diakuinya, banyak yang telah menyampaikan persoalan ini kepada dirinya.(mas)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved