Salam

Masuk Daftar Negara Maju, Apa Maknanya?  

Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan

Masuk Daftar Negara Maju, Apa Maknanya?   
Tribun Manado
Presiden Jokowi dan Donald Trump 

Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang. Artinya, Indonesia kini berstatus negara maju.

Atas kebijakan ini, Indonesia tidak akan lagi mendapat perlakuan istimewa dalam perdagangan. Selama ini, negara-negara yang menyandang status negara berkembang memang mendapatkan keistimewaan bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor-impor. Aturan tersebut ditujukan untuk membantu negara-negara tersebut keluar dari kemiskinan.

Sebelumnya, Presiden Trump mengaku jengkel dan merasa negaranya banyak dirugikan lantaran banyak negara yang pura-pura jadi negara berkembang agar mendapatkan perlakuan istimewa dalam beberapa kesepakatan dagang di WTO. "WTO itu rusak ketika negara-negara kaya di dunia mengklaim sebagai negara berkembang untuk menghindari aturan-aturan WTO dan mendapat perlakuan khusus. Tak boleh lagi!" ujar Trump.

Trump juga sempat menyebut WTO memperlakukan AS secara tidak adil dalam kunjungannya ke Davos, Swiss bulan lalu. "Cina dipandang sebagai negara berkembang. India dipandang sebagai negara berkembang. Kami tidak dipandang sebagai negara berkembang. Sepanjang yang saya ketahui, kami juga negara berkembang," cetus Trump.

Masyarakat awam pastinya bertanya, apa bedanya negara berkembang dengan negara maju? Secara singkat, Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju.

Pengamat dan teoretis melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara (dan lainnya tidak) menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin pada masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau pada masa sekarang, melalui proses globalisasi.

Menanggapi sikap AS itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, menyatakan Indonesia belum siap 'naik level' jadi negara maju.

Itu bisa dilihat dalam dua hal. Pertama, 70% produk yang diekspor Indonesia masih berupa komoditas. Yang nonkomoditas pun masih ketinggalan dalam penggunaan teknologinya.

"Secara umum sih sebetulnya kita memang belum pantas dikatakan sebagai negara maju. Kalau dianalisa secara industri, misalnya ada produk berteknologi rendah, sedang dan tinggi, kita juga sebagian besar masih produk berteknologi rendah yang kita jual gitu. Jadi dalam proses pengolahannya itu masih menggunakan industri berteknologi rendah," jelasnya.

Pendapat berbeda disampaikan seorang pengusaha Indonesia yang selama ini ikut menikmati fasilitas perdagangan dari AS sebagai warga negara berkembang. "Ya sebenarnya kan ini pengaruhnya ke daya saing kita kan? Kalau ditanya siap nggak siap, ya kita harus terus meningkatkan daya saing kita dalam banyak hal."

Dia memahami bahwa Indonesia tidak bisa terus menerus bergantung pada fasilitas dari AS yang selama ini memanjakan pengusaha RI. Itu karena pada akhirnya Indonesia pun akan naik kelas sebagai negara maju, yang tak hanya di level perdagangan dengan AS. "Tidak mungkin juga selamanya kita tergantung kepada fasilitas‑fasilitas itu karena memang kita akan menjadi negara maju."

Yang jelas, pencabutan status negara berkembang menyebabkan Indonesia tidak akan menerima fasilitas Official Development Assistance (ODA) yang merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui ODA maka sebuah negara berkembang tidak hanya mendapat pendanaan dari pihak eksternal melainkan juga memperoleh bunga rendah dalam berutang.

Lalu, dampak terburuknya adalah terhadap perdagangan karena Indonesia akan menjadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi karena tidak difasilitasi lagi sebagai negara berkembang.

Bagi daerah seperti Aceh, tentu perlu mengkaji apa saja dampak yang bisa dirasa pasca pencoretan Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat. Ini penting agar kita dapat ikut mengantisipasinya bersama Pemerintah Pusat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved