Salam

Lagi, Mahathir Versus Anwar  

Raja Malaysia, Yang‑di‑Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, menerima pengunduran diri Dr Mahathir Mohammad dari jabatan

Lagi, Mahathir Versus Anwar   
The Malaysian Insight/NAZIR SUFARI
Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad (The Malaysian Insight/NAZIR SUFARI) 

Raja Malaysia, Yang‑di‑Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, menerima pengunduran diri Dr Mahathir Mohammad dari jabatan Perdana Menteri, namun ia menunjuk kembali Mahathir sebagai PM sementara (ad interim) untuk tetap memimpin pemerintahan Malaysia, hingga pemerintahan baru terbentuk.

Keputusan tersebut lahir di tengah rumor bahwa Mahathir berencana membentuk koalisi baru tanpa Anwar Ibrahim, yang dijanjikan untuk menggantikannya sejak awal ia kembali terpilih menjadi perdana menteri pada Mei 2018. Ia yang berusia 92 tahun resmi menjadi seorang pemimpin pemerintahan tertua dunia, setelah kemenangan besar koalisi Pakatan Harapan (PH) yang mengakhiri dominasi koalisi Barisan Nasional yang dipimpin partai UMNO dan telah berkuasa sekuat 60 tahun.

Mahathir saat itu bersama partai‑partai koalisinya berhasil mengalahkan mantan perdana menteri Najib Razak yang terjerat skandal korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Ia yang telah absen selama 15 tahun dari dunia politik juga mengejutkan publik dengan bergabung bersama Anwar yang sempat menjadi rivalnya.

Anwar pernah menjadi wakil perdana menteri di era kepemimpinan Mahathir pertama kalinya, yang dimulai pada 16 Juli 1981. Namun, hubungan keduanya memburuk dengan pemecatan Anwar pada 1998, menyusul konflik kepemimpinan. Bahkan, Anwar kemudian dipenjara karena tuduhan korupsi dan sodomi, yang secara luas diduga dilatarbelakangi kepentingan politik.

Dengan keputusan Mahathir mengundurkan diri secara mengejutkan saat ini, PH dinilai semakin goyah dengan masalah yang telah memicu keretakan. Salah satunya adalah mengenai pemindahan kekuasaan kepada Anwar. Dalam kampanye 2018 Mahathir mengatakan akan memberi jalan untuk mantan rivalnya itu memimpin pemerintahan Malaysia.

Mahathir memang tak pernah menyatakan secara persis kapan waktu pemindahan kekuasaan itu dilakukan. Ia hanya menyampaikan bahwa akan menepati janji untuk menyerahkan kepemimpinan pada Anwar jika kondisi Malaysia sudah membaik dan keputusan itu akan diumumkan setelah Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia‑Pasifik yang digelar di Kuala Lumpur pada November mendatang.

Makanya, pengunduran diri tersebut segera memunculkan spekulasi bahwa ini adalah cara Mahathir untuk menjegal Anwar Ibrahim menjadi PM. Mendadaknya, Mahathir menyerahkan surat pengunduran diri bersama dengan PPBM keluar dari koalisi PH diaykini para pengamat di Malaysia sebagai manuver politik yang akan mengulang permusuhan lama antara Mahathir dan Anwar beberapa dekade lalu.

Dinamika politik yang kemudian memanas ini sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, pada Minggu, 23 Februari 2020 malam, Anwar sudah mengonfirmasi adanya upaya dari beberapa anggota Partai PPBM dan 'sejumlah pengkhianat' dari partainya sendiri, PKR, untuk membentuk pemerintahan baru.

Media-media Malaysia memperjelas dugaan Anwar dengan mengatakan Wakil Ketua PKR, Azmin Ali, yang juga menjabat Menteri Perekonomian Malaysia bersama Ketua PPBM, Muhyiddin Yassin, yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri, merapatkan barisan dengan sejumlah ketua partai oposisi terutama UMNO dan PAS.

Dilaporkan juga, Azmin, Muhyididin dan beberapa tokoh politik dari UMNO, PAS serta dua partai lainnya dari Sarawak, dilaporkan bertemu Yang di‑Pertuan Agong, Al‑Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al‑Mustafa Billah Shah, Minggu, 23 Februari 2020, untuk meminta dukungan.

Sejak dua hari terakhir ada tiga spekulasi besar yang muncul bersamaan dengan pengunduran diri Mahathir. Pertama, Mahathir memang ingin istirahat karena faktor usia. Kedua, Mahathir tak ingin memberikan separuh masa jabatannya kepada Anwar tapi ia lebih memilih selain Anwar. Ketiga, pengunduran diri itu sebagai manuver politik yang direncanakan sangat matang agar Mahathir tetap bisa menjadi PM hingga dilaksanakan pilihan raya beberapa tahun mendatang. Ini dikuatkan dengan tingginya penggalangan dukungan mempertahankan Mahathir di perlemen.

Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam Pemerintahan Malaysia beberapa hari mendatang. Yang pasti bagi Indonesia, terutama Aceh, kebijakan-kebijakan Mahathir sangat membantu para pekerja keturunan serumpun di negeri jiran itu.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved