Breaking News:

MA Keluarkan Aturan Baru: Wartawan yang Rekam Suasana Persidangan Harus Seizin Ketua Pengadilan

Berdasarkan surat edaran yang diterima, latar belakang lahirnya Surat Edaran itu dikarenakan kurang tertibnya suasana persidangan.

Dok. Kejari Nagan Raya
Sidang vonis kasus pembunuhan karena selingkuh di PN Suka Makmue, Nagan Raya, Rabu (26/2/2020) siang. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

Salah satu aturan terkait pengambilan foto, rekaman suara, dan rekaman TV.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh warga baik jurnalis atau warga biasa.

Berdasarkan surat edaran yang diterima, latar belakang lahirnya Surat Edaran itu dikarenakan kurang tertibnya suasana persidangan.

"Kurang tertibnya penegakan aturan dalam menghadiri persidangan di pengadilan-pengadilan negeri sebagaimana seharusnya yang telah ditentukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan dan adanya tindakan di ruang sidang yang menggangu jalannya persidangan serta untuk menjaga marwah pengadilan sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut".

Info Lowongan Kerja BCA 2020 Bagi Lulusan S1 Fresh Graduate, Cek Syarat dan Cara Melamar

Hasil Survei Elektabilitas Prabowo vs Anies di Pilpres 2024 Versi 4 Lembaga, Siapa yang Unggul?

Seorang Guru Ajak Siswi Mesum Dalam Mobil di Parkiran Sekolah TK, Korban Diiming-iming Nilai Bagus

Siapa Syahrial, Putra Aceh yang Ikut Wajib Militer di Norwegia? Ini Foto-fotonya

Adapun maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran itu untuk

"Adanya persamaan pemahaman, khususnya bagi aparat pengadilan dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam mengikuti proses persidangan di ruang sidang sehingga terlaksana persidangan yang efektif, aman, tertib, dan bermartabat di pengadilan-pengadilan negeri".

Surat Edaran itu memuat Tata Tertib Umum, Tata Tertib Persidangan, dan Kewajiban Pengadilan.

Pada poin 3 Tata Tertib Umum diatur soal pengambilan foto, rekaman suara, dan rekaman TV.

"Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan,".

Jika melanggar aturan dalam konteks pelanggaran hukum pidana, maka pelaku dapat dituntut pidana.

Hal ini tercantum di poin 9 Tata Tertib Persidangan.

"Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya,".

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Aturan Baru: Wartawan yang Rekam dan Foto Suasana Persidangan Harus Seizin Ketua Pengadilan

Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved