Opini

Pertaruhan UUPA  

Ada dua peristiwa penting bagi Aceh yang menarik diperhatikan. Peristiwa pertama, sejumlah tokoh Aceh yang menemui Presiden Joko Widodo

Pertaruhan UUPA   
Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah 

Oleh Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah

Ada dua peristiwa penting bagi Aceh yang menarik diperhatikan. Peristiwa pertama, sejumlah tokoh Aceh yang menemui Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2020, antara lain Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, Ketua PA/KPA Pusat, Muzakkir Manaf (Mualem), Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas, Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, tokoh GAM, Darwis Jeunieb, dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Mohammad Raviq. Wali Nanggroe berharap naskah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang belum diselesaikan segera dituntaskan (Serambi, 14/02/2020).

Naskah perjanjian damai (memorandum of understanding, MoU), yang ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005 ini sangat penting, karena berdasarkan konsensus inilah dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UU ini berisi 273 pasal dan 40 bab, diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 1 Agustus 2006. Lahirnya MoU dan UUPA tidak terlepas dari tsunami yang terjadi 26 Desember 2004. Tsunami menjadi jalan masuk penting dalam penyelesaian konflik Aceh. Sehingga keberadaan UU ini tidak bisa disebut sebagai UU biasa (Mawardi dkk, 2015; Taqwaddin, 2010).

Maka pertemuan rombongan Wali Nanggroe dengan Presiden, tentu sangat penting sebagai momentum saling berusaha memahami apa saja yang belum dituntaskan terkait dengan apa yang menjadi isu MoU dan UUPA.

Revisi UUPA

Peristiwa kedua, pertemuan rombongan DPR Aceh dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri 29 Januari 2020 yang membahas Pilkada tahun 2020 dan revisi UUPA (Serambi, 31/01/2020). Pertemuan ini tentu juga penting. UUPA dipandang sebagai kitab undang-undang penting bagi Aceh dalam 15 tahun terakhir. UU ini masih terus diperdebatkan terkait dengan implementasi dan belum semua terakomodir dari MoU, tetapi kemudian sudah diajukan untuk revisi.

Proses revisi ini ternyata sudah berlangsung beberapa waktu sebelumnya. UU ini telah diusulkan DPR RI dan DPD RI sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UUPA dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024. UU ini masuk bersama 248 RUU lainnya yang disepakati DPR RI dan pemerintah. Tapi UUPA tidak masuk dalam RUU Prolegnas prioritas 2020 (Serambi, 15/12/2019).

Perjuangan revisi UUPA, jika ditilik lebih dalam, selain terkait sejumlah poin MoU, juga menjadi ruang negosiasi baru dana otonomi khusus. Bagi proses ini, diyakini akan semakin menguatkan keberadaan UUPA sebagai konsensus damai yang sudah diteken 15 tahun lalu.

Revisi ini sendiri diingatkan sebagai upaya yang sensitif (Serambi, 15/12/2019). Makanya harus benar-benar dilakukan secara hati-hati. Harus disadari momentum sekarang berbeda dengan 15 tahun lalu, saat semua mata tertuju ke MoU menuju ke UUPA.

Problem kita

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved