Nasir Djamil: Aceh Perlu Lembaga Penjaga Otsus

Undang-Undang No11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur otonomi khusus (Otsus) Aceh bukanlah undang-undang

Nasir Djamil: Aceh Perlu Lembaga Penjaga Otsus
For Serambinews.com
Anggota DPR-RI asal Aceh, M Nasir Djamil SAg MSi 

JAKARTA - Undang-Undang No11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur otonomi khusus (Otsus) Aceh bukanlah undang-undang biasa. Oleh karena itu, maka perhatian terhadap undang-undang ini tidak boleh biasa. Salah satu bentuk perhatian tidak biasa itu adalah perlunya sebuah  dewan atau lembaga berisi pakar lintas disiplin. Gunanya untuk menjaga undang-undang tidak biasa ini.

Ketua Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, M Nasir Djamil mengatakan hal itu dalam pertemuan dengan tiga mahasiswa magang asal Fisipol Unsyiah, di Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Nasir Djamil mengatakan, lembaga dimaksud semacam "think thank" atau gudang pemikir, yang kerjanya memikirkan nasib UU Otsus Aceh di tengah persoalan dan perkembangan yang ada di Indonesia. "Lembaga ini menghimpun seluruh pemikiran gagasan tentang UUPA dalam masyarakat dan merumuskannya. Sehingga, kalau ada usulan revisi, maka lembaga ini sudah paham betul bagian mana saja yang direvisi, dan bahan-bahan itu diteruskan kepada kami-kami di parlemen dan pihak-pihak lainnya. Sehingga pada saat bicara revisi, kita satu suara," ujar politisi PKS ini.

Menurut amatan Nasir Djamil, saat ini bicara revisi, maka masing-masing pihak bicara sendiri-sendiri, bentuk tim sendiri-sendiri. Antarsatu tim tidak saling terkoneksi. "Keadaan ini yang seharusnya tidak boleh terjadi," lanjut Nasir Djamil.

Begitu juga penggunaan dana Otsus, Aceh juga  tidak punya "blueprint" sehingga dana Otsus yang besarnya setara 2 persen dari DAU Nasional tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, sebab arah penggunaannya tidak terarah,  tidak terencana, dan tidak sistematis.

"Kalau ada blueprint, maka penggunaan seluruh dana Otsus terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan. Siapapun gubernurnya, dia tinggal mengikuti arah dalam blueprint, tidak berkreasi sendiri," ujar Nasir Djamil.

Ia mendapat laporan pembangunan yang bersumber dari dana Otsus banyak yang mubazir dan tidak tepat sasaran. Ada yang bangun pagar, bangun lapangan bola, bangun WC, dan bahkan ada bangunan yang tidak terpakai. "Harusnya ini tidak boleh terjadi, kalau Aceh punya garis-garis besar haluan penggunaan dana Otsus," ujarnya.

Usulan pembentukan dewan atau lembaga pengawalan Otsus Aceh sudah diutarakan sejak awal pembahasan UUPA. Begitu juga "blueprint" penggunaan dana Otsus sudah disampaikan jauh-jauh hari.

"Kita dulu harapkan, paling lambat dua tahun setelah UU PA disahkan, blueprint penggunaan  dana Otsus juga ada. Tapi nyatanya, sampai saat ini tidak pernah ada. Dulu pikiran kita, karena UUPA bukan UU biasa," tukas Nasir Djamil.

Menjawab pertanyaan, siapa yang akan membentuk dewan atau lembaga tersebut, Nasir mengatakan bahwa lembaga itu dibentuk Kepala Pemerintahan Aceh. Menurut Nasir Djamil, memang ada qanun Otsus Aceh, tapi isinya tidak mencerminkan sebuah kerangka atau arah penggunaan dana Otsus. "Yang dibutuhkan adalah kerangka penggunaan dana Otsus, apakah sudah tepat sasaran dan sesuai undang-undang. Kerangka itu menjadi acuan jangka panjang. Semacam GBHN masa lalu yang berlangsung selama adanya dana Otsus. Nanti dievaluasi setiap tahun. Untuk melahirkan konsep dan operasional inilah diperlukan dewan atau lembaga tadi," demikian Nasir Djamil. (fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved