Breaking News:

Serambi Award 2020

Aceh Utara Pertama di Indonesia

Kebijakan tersebut diatur dalam instruksi presiden (inpres) nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit

for Serambinews.com
FOTO BERSAMA - Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib, bersama dengan kepala daerah dalam kegiatan peluncuran naskah dan dialog publik transfer fiskal berbasis ekologi di Jakarta. 

ACEH UTARA PERTAMA DI INDONESIA

Serambi Award Aceh Utara
Serambi Award Aceh Utara (for Serambinews.com)

Aceh utara menjadi kabupaten pertama di indonesia yang mengeluarkan regulasi tentang mor atorium (penundaan) izin perkebunan sawit baru. Aturan itu dikeluarkan dalam instruksi bupati aceh utara nomor 548/instr/2016 tentang moratorium izin perkebunan sawit baru di aceh utara pada 19 september 2016.

Setelah itu, pemkab aceh utara mengadakan diskusi tentang strategi pembangunan perkebunan dan implementasi moratorium izin perkebunan sawit baru di aceh utara pada 13 oktober 2016.

Bupati aceh utara, h muhammad thaib menerbitkan regulasi tersebut untuk mewujudkan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berawawasan lingkungan, guna terciptanya keseimbangan alam.

Ini Penyebab belum Cair Dana BOS Seluruh Sekolah di Abdya

Instruksi ini terbit untuk mengantisipasi degradasi lingkungan di aceh utara, karena menjadi penyebab berkurangnya debit air dan bencana kekeringan. Moratorium ini juga berfungsi mengantisipasi terjadinnya konflik warga dengan satwa liar. Aceh utara memiliki luas Hutan 328.686 hektare.

Setengah areal itu (49 persen) diperuntukan buat areal penggunaan lain (apl) atau sekitar 162.672 hektare. Lebih dari 35 persen apl atau 53.596, 41 hektare sudah dalam konsesi hak guna usaha (hgu), dan hutan tanaman industri (hti). Kemudian 65 persen dari luas konsesi, komoditi utamanya adalah sawit.

FOTO BERSAMA - Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib, bersama dengan kepala daerah dalam kegiatan peluncuran naskah dan dialog publik transfer fiskal berbasis ekologi di Jakarta.
FOTO BERSAMA - Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib, bersama dengan kepala daerah dalam kegiatan peluncuran naskah dan dialog publik transfer fiskal berbasis ekologi di Jakarta. (for Serambinews.com)

Satwa liar terutama gajah dan harimau harus dilindungi. Untuk itulah, jeda izin untuk kelapa sawit baru juga menjadi strategi dalam mengantisipasi konflik satwa dan manusia. Upaya ini juga menjadi bagian keseriusan pemkab aceh utara dalam memberantas praktik illegal logging. “kita sedang meng

Galakkan penanaman kelapa, cokelat dan pinang,” ujar cek mad--sapaan bupati aceh utara.  Pemkab aceh utara sudah berupaya menyediakan ratusan bibit kelapa sebagai pengganti kelapa sawit.

“terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kebijakan moratorium ini, saya mohon bantuan dan dukungan terhadap keputusan ini dalam menahan izin perkebunan sawit baru,” tegas cek mad.

Arsitek China Ciptakan Alat untuk Lindungi Diri dari Infeksi Virus Corona

Ibu Kota Aceh Timur Pindah

Gagasan moratorium kelapa sawit baru sudah mendapat respon dari pemerintah pusat. “saat itu baru dua daerah yang sudah menetapkan kebijakan moratorium ini, kalimantan dan aceh utara,” katanya. Langkah ini ternyata mendapat respon yang cukup baik dari pusat. Buktinya, presiden ri joko widodo juga menghentikan sementara (moratorium) izin perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan tersebut diatur dalam instruksi presiden (inpres) nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang Diteken pada 19 september 2018. Langkah yang dilakukan cek mad tersebut juga mendapat dukungan, bahkan apresiasi dari sejumlah pihak.

Berbagai elemen sipil dalam sebuah diskusi menilai intruksi moratorium kelapa sawit baru itu, satu langkah yang cerdas, dan keberanian seorang bupati untuk menertibkan pengusaha yang tidak patuh terhadap regulasi, melalui intruksi tersebut.

Komisi X DPR RI Sahuti Dana Pembangunan GOR Pidie Rp 15 Miliar, Begini Harapannya

Editor: iklan@serambinews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved