Breaking News:

Wawancara Eksklusif

Rutin Pantau Pekerja Migran di Kawasan Corona  

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan mempunyai keterkaitan dengan jutaan pekerja migran Indonesia (PMI)--dulu sebutannya Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Editor: bakri
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan mempunyai keterkaitan dengan jutaan pekerja migran Indonesia (PMI)--dulu sebutannya Tenaga Kerja Indonesia (TKI)--yang berdomisili di luar negeri. Mereka berada di kawasan yang negaranya sedang terjangkit virus Corona. Bagaimana upaya menanganinya? Berikut penjelasan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, dalam wawancara eksklusif dengan tim Newsroom Terintegrasi Tribun Network di ruang kerjanya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (4/3/2020) sore.

Beberapa tahun lalu sebelum Anda menjadi menteri, banyak kritikan yang menyebut tenaga kerja asing membanjiri Indonesia. Bagaimana data terkini di bawah kepemimpinan Anda?

Sebenarnya sangat tidak imbang jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan tenaga kerja asing (TKA) yang kerja di Indonesia. TKA kita sekitar 100 ribuan, kalau PMI kita data World Bank itu ada 9 juta. Memang mereka banyak sekali yang menempuh jalur procedural (legal), dari sekitar 9 juta, yang unprocedural sekitar 4 juta. Artinya, memang jumlahnya sangat tidak imbang antara penempatan kita di luar negeri dengan TKA di Indonesia. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemennaker Raden Soes Hindharno, menambahkan penjelasan menteri, pekerja asing di Indonesia berjumlah sekitar 96 ribuan.

Begitu banyak orang Indonesia bekerja di luar negeri, pastinya mereka ada berdomisili di negara yang kini rentan terjangkit virus Corona. Apa langkah strategis dari Kemenaker terkait Corona?

Kami punya Atase Ketenagakerjaan di 12 negara. Misalnya di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi, Kuwait, Jordania, Arab itu ada dua. Konteks corona, Atase Ketenagakerjaan ini adalah perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan kepada PMI.

Isu terakhir yang menarik perhatian, kami secara reguler memantau bagaimana PMI kita. Kami melakukan telekonferensi dengan mereka hampir setiap hari. Mereka melaporkan bagaimana kondisi PMI kita. Yang terakhir ada PMI kita di Singapura terdampak virus Corona, tapi sudah diisolasi 14 hari dan dinyatakan negatif. Walau dia PMI unprocedural (ilegal), kita pantau terus melalui Atase Ketenagakerjaan kita, dan kita minta mereka untuk melayani 24 jam untuk mengonfirmasi masalah-masalah terkait dengan PMI kita. Dan secara cepat menyampaikan kepada kami. Tentu saja ini juga dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri ya. Karena PMI juga bagian dari Warga Negara Indonesia. Semua dikoordinasikan oleh Kemenlu.

Tenaga kerja asing di Indonesia, banyak berasal dari Cina. Kita tahu, 'biang keladi' virus Corona berasal dari Wuhan, Cina. Apakah ada TKA asal Cina yang ditolak? Seberapa banyak?

Memang kita tidak memberikan perpanjangan visa karena berkaitan dengan kebijakan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang belum memperbolehkan TKA dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Nanti akan ada lagi karena WHO itu modelnya selektif, tapi harus ada prosedur dan protokol kesehatan tertentu. Misal, saya bukan dari Wuhan, tapi Cina lainnya boleh masuk dengan syarat mengikuti protokol tertentu dia harus melakukan 14 hari untuk observasi misalnya. Kita mengikuti prosedur WHO.

Mengenai Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Jokowi menargetkan 100 hari harus selesai. Tapi, sebelum itu diketuk di DPR dibahas secara serius dan banyak kritikan bahwa RUU itu tidak pro-pekerja. Apa tanggapan anda?

Ya, kami menghargai aspirasi dari teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh. Dan kami sebenarnya memfasilitasi dialog sosial melalui tim yang dibentuk oleh Pak Menko. Tim ini tidak hanya melakukan komunikasi publik, tapi juga menguji substansi dari RUU ini. Kami berharap teman-teman memberi masukan dari aturan pelaksana undang-undang ini. Nanti akan ada peraturan pemerintah. Berharap sekali teman-teman memanfaatkan momentum ini untuk bisa menyampaikan aspirasi itu untuk kemudian dicantumkan dalam substansi Undang-Undang. Ini kan baru Rancangan Undang-Undang, belum menjadi Undang-Undang.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved