Jurnalisme Warga

Agar Bentrok Antarkampung Gara-Gara Kibor Tak Terulang

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil sudah resmi melarang pergelaran kibor (organ tunggal) dangdut sebagai salah satu bentuk hiburan

Agar Bentrok Antarkampung Gara-Gara Kibor Tak Terulang
IST
NURHALIMAH ZULKARNAEN, S.Sos., Guru Sosiologi di Aceh Singkil, kelahiran Simpang Kanan tahun 1998, melaporkan dari Simpang Kanan, Kecamatan Singkil

OLEH NURHALIMAH ZULKARNAEN, S.Sos., Guru Sosiologi di Aceh Singkil, kelahiran Simpang Kanan tahun 1998, melaporkan dari Simpang Kanan, Kecamatan Singkil

Pemerintah Kabupaten ( sudah resmi melarang pergelaran kibor (organ tunggal) dangdut sebagai salah satu bentuk hiburan pada malam resepsi pernikahan warga maupun dalam berbagai kegiatan lainnya. Pelarangan ini dimaksudkan untuk mencegah berbaurnya penonton laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, di samping terjadinya tawuran antarkampung.

Namun, sejauh yang saya amati, pergelaran kibor (keyboard) dangdut di Aceh Singkil tampaknya tidak dapat diselesaikan hanya dengan pelarangan demi pelarangan oleh pemerintah, akan tetapi mesti dilakukan penanganan khusus pada acara-acara hiburan rakyat melalui pendekatan sosiologis.

Kibor adalah hiburan rakyat kebanyakan di Aceh Singkil. Hiburan ini umumnya dinikmati oleh kelas menengah-bawah. Jika mau dibahas mendalam, kekerasan yang terjadi saat kibor dangdut berlangsung, seperti adanya tawuran bahkan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam insiden yang belum lama ini terjadi sehingga menjadi soroton publik, hal itu mengindikasikan ada yang salah dengan sosial kemasyarakatan Aceh Singkil. Misalnya, kesenjangan komunikasi antarkampung, kesenjangan profesi, bahkan kebencian berbau rasialis Singkil-Jawa.

Pada praktiknya, setelah saya teliti secara mendalam, kericuhan pada acara hiburan malam melalui musik dangdut dipantik oleh kesenjangan antarkampung. Jika Anda berasal dari kampung A, jangan harap Anda bisa menikmati musik dangdut di kampung B. Begitulah kesenjangan komunikasi dan interaksi antarkampung, bahkan terjadi juga keributan antarras di Aceh Singkil sehingga hiburan rakyat menengah bawah seperti dangdut kerap kali memicu ricuh karena faktor ‘orang luar yang ikutan goyang di kampung kita’. 

Pak Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil harus mencermati lebih mendalam tentang hiburan rakyat ini, sebab sekuat apa pun larangan pemerintah terkait hiburan, maka akan dilawan dengan gerakan kecil-kecilan atau sembunyi-sembuyi.

Pelarangan kibor di Aceh Singkil oleh bupati adalah bentuk kuasa (power) terhadap entitas yang dikuasai. Jika memang Bupati Dulmusrid bersikeras melanggengkan kuasanya atas rakyat dengan pelarangan, maka akan selalu ada perlawanan dari rakyatnya sendiri.

Sebagai contoh, pelarangan judi di warung kopi secara terbuka, misalnya akan dilawan dengan cara rakyat kecil yang bermain judi di kebun sawit bahkan di kebun singkong (hal ini sering dikeluhkan warga sekitar, karena ada sekelompok pemuda yang main judi di kebun singkong miliknya, bahkan merusak kebun singkong si pemilik). Tentu hal semacam ini tak pernah terlintas dalam imaji pemerintah yang membuat aturan larangan main judi (maisir).

Kita juga tidak ingin dampak pelarangan kibor di ruang publik nantinya menimbulkan acara kiboran di ruang tertutup yang justru lebih berbahaya dan liar.

Penanganan secara sosiologis yang saya maksudkan adalah membangun komunikasi dan kesenjangan pada beberapa kampung di Aceh Singkil, seperti adanya kerja sama usaha atau program desa swadaya yang menyatukan beberapa kampung untuk bekerja bersama membuat produk rumahan, sehingga komunikasi terbentuk dan tak ada lagi kesenjangan komunikasi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved