Kejari Aceh Besar MoU Dengan OPD

Tiga Organ­isasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yakni Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan, Di­nas Perhubungan

Kejari Aceh Besar MoU Dengan OPD
FOTO HUMAS PEMKAB ACEH BESAR
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Rajendra Dharmalinga Wiritanaya SH menan¬datangani MoU dengan OPD jajaran Pemkab Aceh Besar di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Rabu (18/3/2020). 

KOTA JANTHO – Tiga Organ­isasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yakni Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan, Di­nas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah­raga menandatangani kerjasa­ma (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar. Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Kejari Aceh Besar, Rabu (18/3/2020).

Hadir Asisten Pemerin­tahan dan Kesra Setdakab Aceh Besar, Abdullah SSos, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, M Ali SSos MSi, Kabag Humas dan Protokol, Muhajir SSTP MPA, serta para Kasie Kejari Aceh Besar.

Kajari Aceh Besar, Rajen­dra Dharmalinga Wiritanaya SH, mengungkapkan MoU antara jaksa pengacara negara pada Kejari Aceh Besar, yakni dalam hal pemberian bantuan hukum dan pendampingan bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi OPD terkait.

Sesuai Pasal 30 ayat 2 UU Nomor 16 tahun 2004 Ten­tang Kejaksaan RI menyebut­kan bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Lalu ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 38 tahun 2010 tentang Organ­isasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI menyebutkan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usa­ha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejak­saan di bidang perdata dan tata usaha negara.

Adapun lingkup bidang perdata dan tata usaha nega­ra sebagaimana dimaksud itu, meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pe­merintah mencakup lembaga/badan negara, lembaga/instan­si pemerintah pusat dan daerah BUMN, BUMD, di bidang perda­ta dan tata usaha negara.

Hal itu untuk menyelamat­kan, memulihkan kekayaan neg­ara, menegaskan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Contoh penegakan hukum, jelas Kajari, pembatalan Pat­en (UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten Pasal 91 ayat 4, pembubaran Yayasan (UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 71 Ayat 3, per­mohonan pailit (UU Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pem­bayaran utang Pasal 1 ayat 2, dan pembubaran perseroan terbatas (UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan ter­batas Pasal 146 ayat 1 huruf a.

Tujuan utama dari bidang utama perdata dan TUN ada­lah menegakkan wibawa pe­merintah dan menyelamatkan serta memulihkan keuangan negara.

Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Set­dakab Aceh Besar, Abdullah SSos menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-ting­ginya kepada Kajari Aceh Be­sar dan jajarannya yang sudah menandatangani kerja sama dengan sejumlah OPD jajaran Pemkab Aceh Besar.

“Sesuai MoU itu, kita ber­harap OPD yang menandatan­gani kerja sama dengan Kejari Aceh Besar dapat bersama-sa­ma menindaklanjuti sesuai aturan,” harapnya.(hab/*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved