Pemkab Komit Selesaikan Konflik Agraria di Aceh Timur

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Pemkab Aceh Timur, melalui Dinas Pertanahan, melaksanakan rapat program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Aula Setdakab Aceh Timur, Jumat (20/3/2020).

Tujuan rapat GTRA itu sebagai bentuk keseriusanPemkab Aceh Timur, dalam upaya menyelesaikan konflik agraria di tengah masyarakat.

Asisten II Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Timur, H Usman A Rachman mengatakan, pemabahasan reforma agrarian ini dilakukan mengingat belakangan ini banyak konflik sosial yang terjadi pada konflik agraria.

Merujuk permasalahan itu, maka Pemkab Aceh Timur, serius dalam mewujudkan pemeretaan ekononomi melalui reforma agraria.

“Kebijakan ini focus pada pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan yang dilaksanakan melalui jalur tanah objek reforma agraria ( TORA),” ujar Usman A Rachman.

Menurut Usman, reforma agraria merupakan salah satu pilar dari kebijakan pemeretaan ekonomi. Tujuannya, agar tidak terjadi serta mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.

• Stok Masker Terbatas, Begini Tindakan Petugas RSUD SIM Nagan Raya

• Menpan RB Tjahjo Kumolo Negatif Covid-19, 3 Anggota Keluarganya Positif Corona, Termasuk sang Anak

• Jumlah Kematian Akibat Virus Corona di Italia Lampaui China, Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Maka melalui program reforma agraria ini pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat.

“Dengan legalitas ini nantinya juga berdampak pada terciptanya lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan akan memperbaiki akses sumber ekonomi masyarakat,” urai Usman seraya berharap program ini dapat memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta mampu menyelesaikan konflik agraria.

Rapat ini dihadiri, Plt Asisten Adimintrasi Umum, T Reza Rifki SH MSi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemkab Aceh Timur, unsur Forkopimda Aceh Timur, Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tataruang. (*)