Berita Bireuen

Komisi I DPRK Bireuen Pertanyakan SK Definitif Bupati Bireuen, Ini Alasan Yufaidir

Ketua dan anggota Komisi I DPRK Bireuen yang membidangi pemerintahan dan hukum, mulai mempertanyakan tindak lanjut usulan DPRK setempat terkait SK...

SERAMBINEWS.COM/FERIZAL HASAN
Yufaidir Mustafa SE, Ketua Komisi I DPRK Bireuen, yang membidangi pemerintahan dan hukum. 

Komisi I DPRK Bireuen Pertanyakan SK Definitif Bupati Bireuen, Ini Alasan Yufaidir

Laporan Ferizal Hasan I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Ketua dan anggota Komisi I DPRK Bireuen yang membidangi pemerintahan dan hukum, mulai mempertanyakan tindak lanjut usulan DPRK setempat terkait SK definitif Bupati Bireuen.

Ketua Komisi I DPRK Bireuen, Yufaidir Mustafa SE, kepada Serambinews.com, Sabtu (21/3/2020) mengatakan, DPRK sudah sebulan lalu mengajukan surat usulan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan SK definitif Bupati Bireuen.

"Kami Komisi I DPRK Bireuen mempertanyakan kepada Pemerintah Aceh dan Menteri Dalam Negeri, sejauh mana sudah proses SK Bupati Bireuen," tanya Yufaidir.

Pasalnya, sudah satu bulan lebih, SK Definitif Bupati Bireuen belum turun. Sehingga bupati masih sebagai pelaksana tugas (plt).

"Kami berharap agar Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri, segera memproses SK definitif Bupati Bireuen," pinta politisi Partai Aceh ini.

Jadi Makan Malam Terakhir, Satu Keluarga Kena Corona, Ibu dan 2 Anak Meninggal Dunia, Lainnya Kritis

Update Corona di Aceh, 84 Pasien Dalam Pemantauan, 3 Dalam Pengawasan dan 0 Positif COVID19

Disdukcapil Bireuen Minta Warga Tunda Urus Adminduk, Ini Kata Ir M Jafar MM

Alasannya, kalau pelaksana tugas atau Plt bupati, hanya menjalankan kinerja bupati sebelumnya.

"Sedangkan bupati definitif sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat," terang Yufaidir.

Sebelumnya, tambah Yufaidir, masyarakat mempertanyakan kepada DPRK, kenapa Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi, hingga kini masih berstatus Plt atau pelaksana tugas.

"Masyarakat pertanyakan sama kami, kapan bupati definitif dilantik, kenapa masih plt, apakah DPRK tidak mengajukannya ke gubernur atau menteri dalam negeri, padahal kami sudah sebulan lebih mengajukannya ke gubernur dan menteri dalam negeri," pungkas Yufaidir.(*)

China Klaim Kasus Baru Virus Corona di Negaranya Berasal dari Indonesia, Ini Ceritanya

Pemkab Aceh Singkil Dirikan Posko Siaga Corona, Ini Tujuannya

Dampak Corona, Bimas Islam Menjelaskan Cara Menguburkan Jenazah

Penulis: Ferizal Hasan
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved