Nova Minta Keuchik Pakai Dana Desa, Untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta bupati dan wali kota agar memberikan perhatian khusus kepada gampong-gampong guna

Nova Minta Keuchik Pakai Dana Desa, Untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona
FOTO/HUMAS PEMDA ACEH
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah didampingi sekda Aceh Taqwallah dan para Asisten melakukan teleconference dengan seluruh Kepala SKPA di Posko Covid-19 Sekda Aceh, Selasa (25/3/2020). 

BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta bupati dan wali kota agar memberikan perhatian khusus kepada gampong-gampong guna mendorong percepatan pengusulan dana desa tahap I. Selain itu, Nova juga meminta gampong segera memanfaatkan dana desa untuk pencegahan penyebaran virus corona. Permintaan itu disampaikan Nova dalam suratnya tertanggal 23 Maret 2020.

"Bagi gampong yang sudah mencairkan dana desa tahap I, segera laksanakan kegiatan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan lakukan pencegahan dan penanganan penularan virus corona di gampong masing-masing," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Azhari Hasan SE MSi kepada Serambi, Rabu (25/3/2020).

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyurati bupati dan wali kota, kata Azhari Hasan, disebabkan beberapa hal. Pertama, masih ada 4.048  gampong lagi di Aceh yang belum selesai qanun APBG 2020.

Sampai Selasa (24/3) lalu, gampong yang sudah mencairkan dana desa tahap I sebanyak 1.692 gampong atau sudah 26,04 persen dengan nilai total Rp 538,05 miliar. Selain itu, masih ada 460 gampong lagi dalam antrean OMSPAN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Gampong yang masih dalam antrean OMSPAN, dananya akan cair dan masuk ke dalam buku rekening gampong dalam tiga hari ke depan. Sampai Minggu kemarin, masih ada dua daerah lagi yang belum satu pun gampongnya mencairkan dana desa tahap I tahun 2020, yaitu Kabupaten Abdya dan Kota Subulussalam.

Kedua, lanjut Azhari Hasan, dalam rangka penanganan pencegahan penularan covid 19, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sudah mengeluarkan Surat Edaran  Nomor 4 tahun 2020  tanggal 17 Maret 2020. Isinya, meminta bupati dan wali kota melakukan percepatan verifikasi dana desa melalui penyederhanaan persyaratan penyaluran dana desa sesuai perundang-undangan yang digunakan untuk program Padat Karya Tunas Desa (PKTD) guna meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja di gampong dan pencegahan serta penanganan penularan virus corona (covid 19) di gampong.

Terkait dua hal penting tersebut tadi, kata Azhari Hasan, Plt Gubernur meneruskan surat Kemendes, PDT, dan Transmigrasi tersebut kepada bupati dan wali kota, agar gampong-gampong yang belum mengusulkan pencairan dana desa tahap I segera mengusulkannya.

“Kemudian bagi gampong-gampong yang belum mengusulkan program PKTD dan pencegahan serta penanganan penularan virus corona, lakukan perubahan APBG 2020. Segera dan masukkan dua program tersebut ke dalam APBG 2020,” katanya.

Bupati dan wali kota juga diinstruksikan untuk membentuk Siaga Pencegahan Covid 19 di setiap gampong/desa, sebagai gerakan massif melalui sosialisasi pola hidup, bersih, sehat (PHBS).

Pembentukan siaga pencegahan covid 19 itu mulai tingkat gampong dan dusun. Selanjutnya sterilisasi semua fasilitas umum dan sosial yang ada di gampong. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved