Berita Lhokseumawe

Bea Cukai Lhokseumawe Musnahkan Belasan Ton Bawang Merah Ilegal

Sedangkan upaya pemusnah dilakukan dengan cara, bawang merah dimasukkan ke dalam lubang besar yang telah digali dan selanjutnya ditanam.

For. Serambinews.com
Pemusnahan bawang merah ilegal di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, Selasa (31/3/2020). 

Sedangkan upaya pemusnah dilakukan dengan cara, bawang merah dimasukkan ke dalam lubang besar yang telah digali dan selanjutnya ditanam.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, memusnahkan sekitar 18 ton bawang merah ilegal.

Pemusnahan dilakukkan di komplek Pelabuhan Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Selasa (31/3/2020).

Bawang ilegal tersebut , merupakan barang yang disita dari KM RENA III GT. 25 No. 336/PPg berbendera Indonesia, beberapa waktu lalu.

Dimana KM RENA III bergerak dari Pelabuhan Satun, Thailand dan berhasil ditangkap oleh Bea Cukai Lhokseumawe.

Bea Cukai Lhokseumawe tergabung dalam Tim Operasi Bersinar (dengan beranggotakan Kanwil Bea Cukai Aceh, Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun , Bea Cukai Lhokseumawe dan Denpom IM/ I), di pesisir timur Sumatera.

Tepatnya di pesisir Pantai Piadah, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara.

Warga Masih Nongkrong di Tengah Wabah Corona, Pria Ini Nyamar Jadi Setan Agar Tetangganya Takut

Sedangkan upaya pemusnah dilakukan dengan cara, bawang merah dimasukkan ke dalam lubang besar yang telah digali.

Selanjutnya, ditanam.

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumaw,e M Rizki Baidillah menjelaskan, ada sejumlah kerugian yang dapat ditimbulkan apabila bawang merah impor ilegal yang tidak melalui proses tindakan karantina ini beredar.

Diantaranya, membahayakan kesehatan konsumen, dapat menyebarkan virus atau bibit penyakit, serta dapat mengganggu kelangsungan produksi oleh petani bawang merah di dalam negeri.

Untuk sanksi hukum atas pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

"Dengan adanya sanksi hukum ini, diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat tidak melakukan tindakan penyelundupan ataupun membeli barang hasil penyelundupan," pungkasnya. (*)

Warga Pidie Pulang dari Perantauan Capai 370 Orang, Begini Tanggapan DPRK Pidie

Penulis: Saiful Bahri
Editor: Nurul Hayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved