Breaking News:

Pilkada 2020 Ditunda  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
ILHAM SAPUTRA, Komisioner KPU RI 

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (30/3/2020). Dalam rapat itu, KPU menyampaikan tiga opsi penundaan Pilkada 2020.

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra kepada Serambi, mengatakan, pihaknya mengeluarkan tiga opsi hari pemungutan suara Pilkada 2020. Dalam skanario yang disusun, penundaan itu paling lama satu tahun ke depan.

"Opsi A: Pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, jika penundaan selama 3 bulan. Berarti tahapan yang ditunda bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu (29 Mei 2020)," kata Ilham.

Opsi B, lanjutnya, pelaksanaan pemungutan suara pada 17 Maret 2021, jika penundaan selama 6 bulan. Sedangkan opsi C, pelaksanaan pemungutan suara pada 29 September 2021, jika penundaan selama 12 bulan.

"Pada prinsipnya semua pihak (komisi II, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP) setuju Pilkada serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya karena masih muncul beberapa pendapat yang berbeda," ungkapnya.

Namun yang sudah mulai mengerucut, kata mantan komisioner KIP Aceh itu, bahwa Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020. "Keputusan soal opsi-opsi di atas akan diambil tiga pihak (KPU, pemerintah, dan DPR) pada pertemuan berikutnya," tambah Ilham.

Di sisi lain, Ilham juga mengungkapkan bahwa semua juga sepakat penundaan ini perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). "Sebab dalam situasi saat ini, revisi UU tampaknya tidak bisa dilaksanakan. Sebab memerlukan rapat-rapat pembahasan oleh komisi II DPR secara intensif. Sementara sisi lain ada aturan social distancing," jelas Ilham.

Dalam rapat bersama Kemendagri juga menyepakati bahwa anggaran pilkada yang belum dipakai perlu direalokasi oleh pemerintah daerah masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi covid-19. "Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik," pungkas Ilham Saputra. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved