Alihkan Dana SPPD untuk Penanganan Corona, Permintaan Fraksi Demokrat DPRA ke Gubernur

BANDA ACEH - Fraksi Demokrat DPRA meminta Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, untuk mengalihkan semua dana perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Aceh serta seluruh anggota DPRA untuk menangani wabah virus Corona (Covid-19) yang makin mengkhawatirkan. “Kami juga meminta proyek-proyek yang tidak urgen agar dihentikan dan dananya bisa dialihkan untuk pencegahan Covid-19 di Aceh,” pinta Ketua Fraksi Demokrat DPRA, H T Ibrahim ST MM, kepada Serambi, di Banda Aceh, Selasa (31/3/2020).

Menurutnya, langkah itu perlu segera dilakukan agar upaya pencegahan virus Corona bisa berjalan maksimal. Sehingga tidak sampai menyebar ke semua kabupaten/kota di Aceh. Sebab, sambung T Ibrahim, tanpa anggaran yang memadai, Pemerintah Aceh akan kesulitan menangani kasus tersebut. “Semua pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Aceh serta anggota DPRA, kami harap sepakat dengan hal ini,” ungkap politisi Demokrat yang akrab disapa Mas Bram atau Pak Bram ini.

T Ibrahim juga mengharapkan agar Pemerintah Aceh dan DPRA segera duduk bersama untuk menentukan kebijakan guna membantu masyarakat yang terdampak langsung akibat Corona, sehingga di rumah mereka tetap ada sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Jangan kita suruh masyarakat berdiam diri di rumah, tapi para pengambil kebijakan tak melakukan apa-apa untuk membantu mereka. Jika seperti ini kejadiannya, bukan tak mungkin setelah Corona

hilang akan timbul busung lapar,” ujar anggota DPRA dari Dapil 1 ini.

Untuk memastikan kebutuhan pokok tersedia di setiap rumah warga Aceh dalam kondisi seperti sekarang, menurut Pak Bram, sudah saatnya sebagian anggaran daerah disisihkan untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan mewabahnya virus Corona. “Kami mengajak anggota DPRA dan Pemerintah untuk segera mendata masyarakat yang harus dibantu akibat musibah yang berat ini, terutama mereka yang berstatus pekerja harian. Untuk kelompok ini, (mohon maaf) jika sehari saja tidak keluar rumah untuk bekerja, otomatis dia tidak punya uang untuk membeli kebutuhan bagi anak dan istrinya,” ungkap T Ibrahim.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga dari jangkitan virus Corona. Salah satu caranya, dengan menaati apa yang disuruh oleh pemerintah seperti sering mencuci tangan pakai sabun terutama ketika ingin makan, menjaga kebersihan lingkungan, menjauhi kerumuman massa, dan menjaga jarak saat duduk dengan orang lain.

“Jika ada teman atau saudara yang baru datang atau pulang dari daerah terjangkit Corona (seperti Jakarta atau Malaysia), kita harus melapor ke pihak berwenang. Tak boleh sembunyi-sembunyi dan keluar rumah, karena itu akan meresahkan warga lain. Jika tak mungkin diisolasi di rumah, maka orang tersebut akan dikarantina oleh pemerintah,” jelas Mas Bram.

Habis masa karantina

HT Ibrahim juga mengungkapkan, ia bersama anggota Fraksi Demokrat DPRA lainnya mulai Selasa (31/3/2020) sudah berakhir masa karantina akibat berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sepalung mengikuti kongres Partai Demokrat di Jakarta, dua pekan lalu. “Alhamdulillah, saya bersama keluarga dan seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRA dalam kondisi sehat-sehat saja dan insya Allah kami tidak terjangkit Corona. Mulai besok kami akan turun kembali ke masyarakat seperti biasa,” katanya.

Pada kesempatan itu, T Ibrahim mengimbau kepada semua pejabat pemerintah--baik anggota DPRA maupun pejabat Pemerintah Aceh--agar tidak lagi memberi pernyataan yang tak begitu diketahui oleh masyarakat. Sebab, hal itu bukan tak mungkin bisa menimbulkan keresahan di kalangan umum. “Mulai sama-sama intropeksi diri dan memberi pemahaman kepada semua masyarakat bahwa virus ini sangat berbahaya dan mudah tertular kepada orang lain,” demikian Ketua Fraksi Demokrat DPRA, H T Ibrahim ST MM.

Sepakat dialihkan

Sementara itu, anggota DPRA dari lintas fraksi sepakat mengalihkan dana perjalanan dinas mereka untuk penanganan wabah Corona di seluruh Aceh. Anggota DPRA itu antara lain dari Fraksi Demokrat, PPP, Golkar, dan Fraksi PNA. Mereka juga sudah menyurati Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, meminta direvisi dana SPPD agar dialihkan untuk penanggulangan virus yang kini menjadi ancaman dunia.

Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin MZ, mengatakan, hasil rapat bersama anggota fraksi--termasuk dari NasDem di dalamnya--sudah sepakat mengalihkan semua dana SPPD tahun ini untuk penanganan Covid-19. "Selemah apapun kita tetap harus berpikir lebih untuk masyarakat, terutama dalam pencegahan wabah Covid-19. Dari hasil rapat, seluruh anggota fraksi sepakat semua biaya perjalanan dinas dialihkan untuk penanganan Covid-19," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Ali Basrah. Ia menyatakan, DPRA harus mengambil sikap dalam menanggulangi merebaknya wabah Covid-19. "Kongkretnya kita dari lembaga DPRA harus merevisi anggaran di APBA-P 2020, belanja perjalanan dinas atau kegiatan lain yang berkaitan dengan DPRA kita alihkan untuk penanganan Covid-19," ujar politikus Golkar ini.

Ketua DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA), Samsul Bahri alias Tiyong, juga mengamini kesepakatan usulan itu. "Fraksi PNA sangat mendukung usulan pengalihan dana SPPD tersebut karena kita harus mengutamakan kebutuhan rakyat," ujarnya.