Breaking News:

Legislator Asal Aceh Tolak Rencana Darurat Sipil  

Presiden Joko Widodo menyiapkan skenario dalam menghadapi wabah pandemi virus corona atau Covid-19, salah satunya menerapkan

For serambinews.com
Anggota DPR RI asal Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal 

BANDA ACEH - Presiden Joko Widodo menyiapkan skenario dalam menghadapi wabah pandemi virus corona atau Covid-19, salah satunya menerapkan status Darurat Sipil. Tapi rencana itu mendapat penolakan dari anggota DPR RI asal Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal.

Illiza yang juga Sekretaris Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh menilai rencana pemerintah untuk memberlakukan Darurat Sipil dalam menghadapi wabah Covid-19 sesuatu yang tidak tepat. Pemerintah, katanya, harus mengkaji secara mendalam efek yang ditimbulkan jika diberlakukan Darurat Sipil.

"Wacana pemberlakukan Darurat Sipil oleh pemerintah lebih kepada pendekatan kekuasaan semata dan tidak akan menyelesaikan masalah. Presiden kita minta mengkaji ulang wacana tersebut. Saya mendapat banyak masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat yang menolak pemberlakuan Darurat Sipil," kata Illiza.

Illiza yang juga anggota Komisi X DPR RI ini berharap pemerintah agar memaksimalkan seluruh struktur pemerintahan yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

"Ini harus dilakukan secara optimal dalam uapaya menghadapi wabah Covid 19. Saya kaget ketika mendengar wacana  Presiden Jokowi yang ingin memberlakukan Darurat Sipil. Menurut  saya ini  sesuatu yang tidak tepat dan akan berisiko tinggi. Dan dalam implementasinya  memungkinkan ini akan terjadinya pelanggaran HAM," tukasnya.

Presiden harusnya, tambah politisi PPP ini, melakukan evaluasi terhadap satuan tugas yang telah dibentuk dalam menghadapi wabah covid 19. Apalagi jika merujuk surat edaran Mendagri yang meminta gubernur, bupati, dan wali kota menjadi ketua gugus tugas Covid-19.

Sebelumnya, Anggota Komisi Hukum, Keamanan, dan HAM DPR RI,  M Nasir Djamil juga menolak rencana penerapan darurat sipil  dalam mengatasi wabah virus corona. "Presiden Jokowi sebaiknya melupakan keinginannya  menerapkan darurat sipil dalam mengatasi wabah virus corona. Selain rentan berpotensi melanggar hak asasi manusia, darurat sipil menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini," kata Nasir Djamil, Senin (30/3/2020), yang juga Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh. 

"Terus terang saya bingung dengan wacana Presiden Jokowi yang ingin memberlakukan darurat sipil. Rencana ini menunjukkan cara berpikir bukan menggerakkan fungsi organisasi, melainkan pendekatan kekuasaan semata. Apa beliau tidak tahu risikonya," timpal Nasir Djamil kembali.

Menurut Nasir, yang perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah menerapkan secara konsisten UU Nomor 24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Ia juga menilai pemerintah belum optimal dan maksimal dalam menerapkan kedua UU tersebut. (mas/fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved