Tender Proyek Distop, Anggaran Dialihkan untuk Tangani Corona  

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh akan menghentikan proses tender pengadaan barang dan jasa paket proyek APBA 2020 yang kini sedang berlangsung. Anggaran proyek tersebut selanjutnya akan dialihkan untuk penanganan pandemi virus Covid-19 atau Corona.

Keputusan penghentian itu disepakati dalam rapat terbatas (ratas) antara Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan unsur pimpinan DPRA, di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (31/3/2020). Semua unsur pimpinan DPRA hadir, yaitu Dahlan Jamaluddin selaku ketua dan tiga wakil ketua lainnya, yakni Dalimi dari Demokrat, Hendra Budian dari Golkar, dan Safaruddin dari Gerindra.

Informasi itu awalnya diperoleh Serambi dari Dahlan, Selasa (31/3/2020). Ia mengatakan, dalam ratas itu ada beberapa hal yang disepakati terkait penanganan Covid-19, di antaranya terkait dengan upaya menangani dampak sosial ekonomi di masyarakat.

Pembahasan terkait hal ini lumayan panjang, karena Pemerintah Aceh harus memastikan kecukupan pangan, stabilisasi bahan pokok di pasar, dan harus mencari alternatif BLT (bantuan langsung tunai). “Jangan hanya dibebankan kepada kabupaten/kota, harus kita buat skema yang jelas,” kata Ketua DPRA.

Konsekuensi dari hal itu adalah kebutuhan anggaran yang besar, sementara ruang yang ada adalah belanja tak terduga (BTT) dan Perpres tentang Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang mengatur tentang pergeseran anggaran. Hal ini dinilai masih belum maksimal, sehingga DPRA menggagas dilakukan perubahan APBA 2020. “Namun untuk melakukan perubahan anggaran, proses tender yang sedang berlangsung ini harus distop dulu. Plt Gubernur setuju dan langsung menghubungi Plt Kepala ULP,” imbuhnya.

Hal lainnya yang dibahas dalam ratas tersebut adalah tentang penguatan koordinasi dan komunikasi Gugus Tugas Penanganan Covid yang ketuanya langsung melekat pada Plt Gubernur Aceh. Selanjutnya tentang penanganan medis serta kelengkapan peralatan tes swab Covid-19 di Balitbang Lambaro dan Laboratorium Infeksi Unsyiah.

“Harus ada kejelasan tentang tenaga medis yang terlibat, insentif untuk mereka, APD, dan dimana mereka diisolasi. Ini harus ditunjuk resmi karena ada konsekwensi anggaran di sana,” imbuh Dahlan. Selain itu juga dibahas tentang tempat karantina bagi PDP dan ODP, termasuk mereka yang baru pulang dari luar kota maupun luar negeri seperti Malaysia. Juga pentingnya pengetatan pintu masuk di perbatasan.

“Kita sudah sepakat bahwa semua energi yang ada, mulai dari SDM, anggaran, dan politik, itu dimaksimalkan untuk melawan wabah,” tambah politikus muda Partai Aceh ini.

Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, juga membenarkan hal itu. Ia menjelaskan, selama ini anggaran penanganan Covid-19 baru tersedia pada pos BTT senilai Rp 118 miliar. Dari jumlah tersebut, yang baru terpakai sebanyak Rp 30 miliar. “Kita tidak mengingkan hal yang buruk terjadi di Aceh. Tetapi jika sampai itu terjadi, maka akan dibutuhkan skema anggaran yang lebih besar,” terangnya.

Karena itu, lanjut Hendra, pihaknya di DPRA menawarkan proses tender yang sedang berlangsung saat ini agar ditunda dulu untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran sekaligus menyahuti imbauan dari menteri keuangan yang meminta agar anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik difokuskan untuk penanganan Corona.

“Karena itu kita melihat perlunya membuka ruang revisi anggaran. Nah kalau kita mendorong dilakukan revisi anggaran, sementara proses tender masih berjalan, ini namanya ambigu. Maka itu kita kemarin sepakat proses tender ini dihentikan,” jelas Hendra Budian.

Ditargetkan proses revisi anggaran ini akan dimulai awal April ini. “Anggaran akan kita susun ulang, direlokasi dan direposisi untuk penanganan Corona,” tambahnya.

Terpisah Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang ditanyai Serambi, mengakui bahwa secara prinsip ia telah menghentikan proses tender proyek APBA 2020. “Secara prinsip sudah saya hentikan, (tetapi) teknisnya ada pada ULP (Unit Layanan Pengadaan),” katanya.

Kemarin sore Nova juga mengaku telah memberi pengarahan kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk duduk dengan DPRA membahas tentang perubahan APBA 2020. “Teknis bisa ditanyakan kepada Sekda atau Bustami BPKA. Tadi sore saya sudah memberi pengarahan kepada TAPA untuk duduk dengan DPRA,” imbuh Plt Gubernur Aceh ini.(yos)