Breaking News:

Salam

Penjagaan Perbatasan Harus Diperkuat  

Selama pandemi Covid‑19 atau Corona, arus kepulangan pekerja dari perantauan melalui Kabupaten Aceh Tamiang cukup tinggi

For serambinews.com
Tim medis di perbatasan yang menjadi pintu masuk jalur darat ke wilayah Kabupaten Aceh Selatan melakukan pemeriksaan dan pengecekan suhu badan para pengendara yang melintas, Senin (6/4/2020). 

Selama pandemi Covid‑19 atau Corona, arus kepulangan pekerja dari perantauan melalui Kabupaten Aceh Tamiang cukup tinggi sehingga membuat otoritas di kabupaten itu sangat kewalahan menjaga perbatasan, terutama karena anggaran yang terbatas. Via jalur darat yang berbatasan dengan Sumatera Utara maupun kawasan pesisir pantai yang terhubung langsung dengan dunia internasional, terutama Malaysia, setiap harinya ada ratusan orang yang masuk selama virus Corona mewabah di mana-mana.

Sebagaimana disiarkan harian ini kemarin, Bupati Aceh Tamiang, H Mursil, mengaku kewalahan menjaga semua pintu masuk tersebut. Untuk jalur darat, meski pihaknya telah mendirikan posko pencegahan dan pengendalian Covid‑19 di terminal bus Kota Kualasimpang, juga tidak semua kendaraan yang masuk bisa diperiksa. Padahal posko ini berperan sangat penting mengingat setiap harinya ribuan orang dari berbagai daerah masuk ke Aceh melalui jalur ini. "Anggaran kita sangat terbatas, ini yang membuat petugas tidak bisa memeriksa satu per satu kendaraan yang masuk ke wilayah kita. Padahal dalam situasi saat ini dibutuhkan pengawasan ekstra," kata Mursil.

Kendala lebih serius dialami ketika pemerintah daerah berupaya membentengi kawasan pesisir dari pendatang ilegal. Kebijakan Kerajaan Malaysia yang menerapkan lokcdown berimbas pada banyaknya TKI pulang ke Tanah Air melalui perairan Aceh Tamiang. Pihaknya mengaku sulit melakukan pengawasan karena kawasan pesisir memiliki banyak jalur tikus. Setiap hari ada puluhan orang yang pulang dari luar negeri melalui pesisir kita. Ini tidak terawasi karena memang begitu banyak jalur tikur di situ.

Karena kondisi demikian, Bupati Tamiang minta Pemerintah Aceh memberi perhatian khusus kepada daerahnya --karena dalam kasus penyebaran virus Corona-- berperan sebagai benteng pertama menghalau masuknya virus mematikan tersebut. “Pemerintah Aceh seharusnya mendirikan posko pengendalian dan pencegahan di Aceh Tamiang. Yang masuk melalui pesisir bukan semuanya warga Tamiang, ada warga dari daerah lain yang ikut menggunakan jalur ini untuk pulang ke daerahnya," jelas Mursil.

Camat Bandamulia, Aceh Tamiang, Muhammad Farij, mengungkapkan, saat ini ada 120 orang pendatang dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri yang sedang diawasi. Jumlah ini bisa saja bertambah mengingat data tersebut baru menyentuh enam kampung dari keseluruhan sepuluh kampung.

Artinya, ada begitu banyak orang-orang yang datang dari luar Aceh saat ini belum bisa terpantau dan terawasi secara baik. Semoga mereka yang “telanjur” lolos itu semuanya dalam kondisi sehat sehingga tidak menimbulkan malapetaka dalam masyarakat yang sudah lebih sebulan secara susah payah menjaga jarak.

Tentang permintaan “penguatan” penjagaan perbatasan tentu harus mendapat respon secepatnya dari pemerintah provinsi. Dan, ini bukan masalah yang bisa ditunda-tunda. Kita tidak boleh menyesal kemudian, kan?

Apalagi, terkait dengan perbatasan dengan luar negeri ini, Komisi I DPR-RI beberapa hari lalu menyoroti pemeriksaan dalam upaya mengantisipasi virus Corona di pintu masuk RI dari darat dan laut. Komisi I menyinggung soal operasi militer selain perang (OMSP) dan meminta TNI dilibatkan untuk menjaga wilayah perbatasan tersebut.

"Kalau di bandara kan kita lihat memang sudah ada penjagaan‑penjagaan yang kuat, tapi di batas‑batas dari daratan itu apakah sudah ada penjagaan, nah itu yang menurut saya silakan libatkan TNI, karena memang ini sudah bagian dari OMSP," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Beberapa negara yang terserang Corona memang sudah melibatkan militer untuk mengantisipasi penyebaran virus ini. Peran TNI sudah cukup baik saat pemulangan WNI yang terkena dampak Corona dari luar negeri serta pemilihan lokasi observasi. Karena itulah, ia meminta peran TNI ditingkatkan untuk menjaga perbatasan.

Kemudian, untuk jalur darat yang berbatasan dengan Sumatera Utara, ada dua Posko pemeriksaan yang harus didirikan oleh Pemerintah Provinsi. Yakni, di Subulussalam dan Singkil serta di Aceh Tamiang. Jika memang selama ini sudah ada posko yang didirikan kabupaten, maka pemerintah provinsi melakukan penguatannya saja, terutama anggaran dan sumberdaya manusia.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved