Update Corona di Aceh

Soal Larangan Tarawih di Masjid, Kanwil Kemenag Aceh: Masyarakat Boleh Ikut Keputusan Daerah

Kemenag Aceh, menurut Safrizal, hanya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan sesuai protokol keselamatan.

SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NASIR
Kabag TU Kanwil Kemenag Aceh, Saifuddin (tengah) bersalaman dengan Safrizal (kanan) selaku Humas Kemenag Aceh yang baru dan M Nasril (kiri) selaku Humas Kemenag lama yang kini menempati jabatan Kasubbag Ortala dan KUB, Kamis (2/1/2020) di Asrama Haji Aceh. 

Jika Pemerintah Aceh dan MPU Aceh berpendapat lain terhadap Surat Edaran Menag tersebut, tambahnya, maka masyarakat Aceh boleh mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jika Pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berpendapat lain terhadap Surat Edaran Menteri Agama (Menag) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah di Tengah Pandemi Wabah Corona (Covid-19), maka masyarakat Aceh boleh mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Sub Bagian Umum dan Humas Kanwil Kemenag Aceh, Safrizal SPd, kepada Serambinews.com, Selasa (7/4/2020).

Seperti diketahui, salah satu isi Surat Edaran Menag yang dikeluarkan Senin (6/4/2020), itu menyebutkan, "Shalat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah."

SE tersebut juga mengatur bahwa pelaksanaan shalat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid atau lapangan, ditiadakan.

Untuk itu diharapkan terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelang waktunya.

Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terkait pelaksanaan Surat Edaran (SE) Menag tersebut.

MPU Aceh Tidak Sependapat dengan Menag Soal Larangan Tarawih di Masjid, Ini Alasannya

Menurut Safrizal, mengatakan, pihaknya tetap akan menunggu keputusan dari pemerintah daerah (Pemerintah Aceh-red) dan MPU Aceh untuk pelaksanaan edaran tersebut.

Apalagi, menurut Safrizal, pada poin terakhir surat edarannya, Menag menyebutkan bahwa panduan itu dapat diabaikan jika sudah diterbitkan pernyataan resmi Pemerintah Pusat untuk seluruh negeri atau pemerintah daerah untuk daerahnya masing-masing yang menyatakan keadaan sudah aman dari Covid-19.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jamaluddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved