Salam

Sanksi Berat Bagi Pemudik  

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sebelumnya dikenal PNS, mestinya tidak akan nekat mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2020 ini

HUMAS PEMERINTAH ACEH
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif 

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sebelumnya dikenal PNS, mestinya tidak akan nekat mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2020 ini. Sebab, jika ketahuan pulang kampung pada saat lebaran, maka sanksi tegas akan menimpanya, yakni bisa diberhentikan dari pegawai negeri. Pemerintah juga mengingatkan bahwa aturan larangan PNS mudik lebaran harus ditegakkan demi percepatan pemberantasan wabah virus Corona atau Covid

Larangan mudik lebaran bagi PNS tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 41 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan ke Luar Daerah atau Kegiatan Mudik bagi ASN. Surat Edaran ini merevisi Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Jika sebelumnya tidak mengatur adanya sanksi, kali ini ASN akan diberikan sanksi jika melanggarnya. Sekali lagi, langkah tersebut dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 atau virus Corona.

Terkait dengan pencegahan Covid-19, di Aceh ternyata sikap masyarakat masih sangat mengkhawatirkan. Sebab, menurut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Aceh, Dokter Hanif, banyak masyarakat di daerah ini belum patuh pada protokol kesehatan. "Semua masyarakat tahu (protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik dan tidak boleh membuat kegiatan keramaian). Tapi belum semua patuh (aturan kesehatan)," kata Hanif.

Sejak enam pekan terakhir, Pemerintah Aceh memang sudah secara susah payah menyosialisasikan ke masyarakat mengenai bahayanya virus Corona. Bahkan, semua perangkat pemerintahan melakukan berbagai kegiatan antisipasi dalam mencegah penularan virus ini kepada warga. Akan tetapi, kenyataannya belum semua warga mematuhinya. Dan, di antara yang tidak patuh itu termasuk sebagiannya adalah oknum aparatur sipil negara.

Syukurnya, pemerintah masih mau secara terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal itu diperlukan guna membantu pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 di daerah ini. Seluruh lapisan masyarakat harus saling mengingatkan. "Jangan ragu menegur seseorang yang tidak disiplin menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya," kata Presiden Jokowi beberapa hari lalu.

Jokowi juga meminta seluruh daerah menjaga wilayahnya masing-masing. Kepala daerah yang wilayahnya belum terinfeksi Covid-19 harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar mengurangi risiko penularan virus. "Daerah yang sudah ada terinfeksi agar membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi dan mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai," katanya.

Terkait dengan banyaknya warga yang mengabaikan seruan berdisiplin itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, banyak cara untuk berbuat baik di tengah pandemi Covid-19. Salah satu yang bisa dilakukan masyarakat untuk berbuat baik antarsesama adalah mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang sudah ditentukan.

Mematuhi protokol kesehatan sama dengan berbuat baik pada diri sendiri dan orang lain. Sehingga, seluruh masyarakat harus terus mematuhi protokol kesehatan yang ada. "Karena dengan itu insya Allah kita dan orang lain akan mendapatkan kemashlahatan serta terhindar dari bahaya dan malapetaka yang kita takutkan."

Seorang pakar komunikasi menyatakan seluruh upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 sudah sangat bagus. Masyarakat sepatutnya mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. "Sekarang kembali lagi ke masyarakat. Harus ada semacam tanggung jawab masing-masing laksanakan imbauan itu," katanya.

Menurutnya, sanksi tegas dapat diterapkan bagi kelompok masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Tapi, sekali lagi perlu ada kesadaran masyarakat. Pencegahan Covid-19 mesti ditanamkan dalam diri masing-masing. Jadi, kalau sudah dilarang mudik, hendaknya dipatuhi. Bukan hanya pegawai negeri, tapi perantau lainnya juga harus mematuhi larangan mudik. 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved