WN Minta Libatkan Ulama dan Akademisi Untuk Cegah Penyebaran Wabah Corona

BANDA ACEH - Wali Nanggroe (WN) Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar melibatkan akademisi dan ulama untuk mencegah penyebaran wabah corona.

"Kepada intelektual dan akademisi di universitas-universitas yang ada di Aceh, diharapkan dapat membuat stimulus/skema penyebaran covid-19 di Aceh dan metode pencegahannya," pinta Malik Mahmud dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Serambi, Kamis (9/4/2020).

Selain itu, dia juga mengharapkan agar para akademisi tersebut dapat mencari mekanisme model bantuan yang nantinya akan diterapkan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Wali Nanggroe Malik Mahmud juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini akan berdampak kuat kepada struktur sosial, dan kondisi itu memungkinkan akan menyentuh perubahan dalam peradaban manusia di masa mendatang.

Selain itu, Wali Nanggroe juga meminta kepada Pemerintah Aceh agar ulama dan tokoh masyarakat wajib dilibatkan dalam menjalankan program-program sosialisasi serta imbauan-imbauan yang disampaikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, harap Malik Mahmud, semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berjalan sesuai dengan ajaran Syariat Islam serta sesuai pula dengan karakter dan budaya rakyat yang berlaku di Aceh. Hal itu, sebutnya, bertujuan menghindari kesalahpahaman serta untuk efektivitas lalu lintas informasi yang ingin disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

Sepakat dengan WN

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan, dirinya sangat sependapat dengan seruan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar. Ia mengatakan, saat ini semua anggota dewan sudah satu suara, terutama dalam penanganan wabah Covid-19.

"Kita sangat sepakat dengan wali, saat ini kita sedang fokus pada penanganan Covid-19. Kemarin kita sudah rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dengan semua fraksi," kata Jamaluddin kepada Serambi, Jumat (10/4/2020).

Dahlan menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya memang tidak ingin berpolemik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ia berharap, pembangunan Aceh harus dilakukan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.

"Kita tidak ingin ada negasai satu sama lain. Semua harus dilakukan secara bersama-sama, supaya arah pembangunan Aceh dicapai dengan baik. Seperti di tengah kondisi wabah Covid-19 ini, mari sama-sama kita satu padu memikirkan untuk kemaslahatan rakyat," ujarnya.

Ia berharap, semua pihak bisa terlibat dalam pembangunan Aceh, apalagi di tengah situasi seperti ini. Tidak ada yang saling menyalahkan dan mencari kelemahan. Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini, kata Dahlan, bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat.

Terkait dengan alat kelengkapan dewan (AKD), Dahlan mengatakan tidak ada masalah lagi, semua sependapat dan sepakat menanggalkan perbedaan-perbedaan.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Satgas yang dipimpinnya itu dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Aceh Nomor 3/P-I/2020 yang di dalamnya terdiri atas 22 anggota DPRA.

Pada rapat perdana Tim Satgas bersama anggota semua fraksi, Kamis (9/4/2020), Dahlan menyampaikan bahwa tim ini dibentuk untuk mengawasi kerja pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. DPRA, kata Dahlan, ingin memastikan sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19.

"Aceh memiliki 13 rumah sakit rujukan hari ini. Kita ingin pastikan sudah siap tidak rumah sakit tersebut, APD (alat pelindung diri) bagaimana? Dokter dan tenaga medisnya bagaimana?" kata Dahlan.

Dalam rapat tersebut Satgas Covid-19 DPRA juga menyusun beberapa agenda yang akan dilaksanakan, mulai dari rapat dengan Satgas Covid Provinsi Aceh, koordinasi dengan forkopimda plus, hingga memastikan kondisi di lapangan. Agenda kerja tersebut, lanjut Dahlan, merupakan penjabaran dari hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA pada 23 Maret 2020.

Menurut Ketua DPRA, Satgas Covid-19 DPRA ini nantinya akan dibagi ke dalam beberapa tim untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

"Agenda pertama satgas ini adalah melakukan pertemuan dengan Satgas Covid-19 Provinsi Aceh yang diketuai langsung oleh Plt Gubernur Aceh," ujar Dahlan.

Pihaknya ingin memastikan kondisi pintu masuk Aceh, baik jalur laut, darat, dan udara, kesiapan rumah sakit berserta tenaga kesehatan, serta kesiapan pelaksanaan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) atau tes swab di Aceh. (bur/mas)