Breaking News:

Salam

Mau Aman, Jangan Mudik  

Pemerintah Aceh melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat melakukan mudik menjelang bulan puasa Ramadhan

FOTO/HUMAS PEMDA ACEH
Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT bersama dengan para kepala SKPA menggelar rapat melalui Video Conference dengan Forkopimda Aceh, bupati/walkot dan forkopimda kab/kota di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (15/4/2020) 

Pemerintah Aceh melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat melakukan mudik menjelang bulan puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri ini. Larangan dalam bentuk instruksi gubernur itu guna mencegah penyebaran virusCorona.

Instruksi Gubernur Nomor 07/instr/2020 bertanggal 14 Maret 2020 yang diteken Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang ditujukan kepada semua bupati dan wali kota memerintahkan lima hal. Pertama, menerbitkan imbauan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik ke luar dan ke dalam Provinsi Aceh dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1441 H.

Kedua, melarang ASN untuk tidak mudik dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri, baik antarkabupaten/kota dalam Provinsi Aceh maupun ke luar Provinsi Aceh. Ketiga, dalam hal masyarakat telanjur mudik, maka pemerintah kabupaten/kota menginstruksikan kepada keuchik atau nama lain untuk membentuk Satgas Gampong Pengawas Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan, dan melaporkan ke kantor kecamatan dan kabupaten/kota untuk proses pengawasan.

Keempat, bupati/wali kota supaya memberi arahan secara berjenjang (kecamatan sampai ke gampong atau nama lain) mengenai Instruksi gubernur ini untuk menghindari stigma negatif kepada pemudik.

Kelima, setiap kecamatan membentuk Satgas Covid‑19 yang bertugas memantau ODP dengan memanfaatkan secara optimal Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), termasuk juga tenaga bidan desa, pendamping desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta relawan lainnya dalam menjalankan protokol kesehatan terhadap ODP.

Larangan mudik itu sebetulnya bukan kebijakan lokal Aceh, tapi kebijakan secara nasional. Ada pro dan kontra memang terhadap larangan mudik. Tapi sebagian besar sangat setuju terhadap larangan mudik itu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, misalnya, sudah mengimbau warga, terutama umat Islam, agar mau menunda mudik di tengah pandemi Corona seperti sekarang ini.

Dan, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, berharap, pemerintah menerapkan kebijakan transportasi yang sejalan dengan imbauan penundaan mudik lebaran. “Kita berada di suasana musibah besar, maka mudik perlu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan, kegiatan keagamaan saja dibatasi sedemikian rupa, sesuai dengan syariat,” ujar Haedar.

Wabah Corona yang kian mencengkeram negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Italia  seharusnya membuat kita semakin waspada. Dan, syukurnya, kita harus akui bahwa Aceh sudah terindikasi mampu menahan laju sebaran Corona dengan sembuhnya sejumlah pasien positif serta tidak adanya korban jangkitan baru. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, ada dua langkah yang dilakukan untuk menekan jumlah korban. Langkah pertama dan paling ekstrem adalah penutupan wilayah (lockdown), seperti yang dilakukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok‑‑kota asal virus corona‑‑, sehingga sekitar 65 juta orang menjalani karantina. Setelah berjalan selama dua bulan, jumlah korban turun drastis. India dengan penduduk 1,3 miliar juga melakukan lockdown.

Langkah kedua adalah selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter sampai 2 meter yang dikenal dengan istilah social distancing atau physical distancing. Indonesia tidak melakukan lockdown, tetapi memilih kebijakan social distancing atau physical distancing. Konsekuensinya --seperti yang kita lakukan sekarang--  adalah bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.

Larangan mudik adalah intruksi yang tepat, Sebab, mudik bisa menjadi media penularan virus Corona karena jutaan orang yang melakukan perjalanan secara serentak tidak akan mampu menerapkan physical distancing. Oleh karena itu, kita mendesak pemerintah dan aparat kepolisian untuk secara tegas mengamankan intruksi larangan mudik itu agar kita semua aman dari ancaman Corona yang lebih besar. Toh, pemerintah sudah berjanji memberi libur khusus untuk mudik jika virus Corona sudah enyah dari negeri ini.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved