DPRK Minta Proyek di Kabupaten Aceh Jaya Dihentikan, Ini Penyebabnya

Hal ini sebagaimana disampaikan Anggota DPRK Aceh Jaya, Irwanto NP, agar sama-sama menunda dulu pekerjaan

Laporan Riski Bintang I Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya meminta agar seluruh pembangunan proyek fisik di Aceh Jaya dihentikan. 

Penghentian atau penundaan proyek fisik ini demi mencegah penyebaran virus corona melalui pekerja proyek ini. 

Hal ini sebagaimana disampaikan Anggota DPRK Aceh Jaya, Irwanto NP, agar sama-sama menunda dulu pekerjaan atau di rumah saja demi mencegah penyebaran virus corona.

"Namun kalau ada pekerjaan fisik, pastinya tidak akan bisa menerapkan hal tersebut karena pasti pengumpulan orang.

Jadi kita harapkan ditunda dulu, nanti setelah masa pandemi ini selesai, silakan dilanjutkan lagi," tandasnya.

• PPNI Aceh Besar Buka Posko Covid-19, Harapkan Partisipasi Masyarakat untuk Lindungi Perawat

• Jubir KPA Azhari Cagee Akui Terima Keluhan Warga Aceh di Malaysia, Mereka Ingin Pulang

• Viral, Kisah Menyentuh Sepasang Pinguin yang Menemukan Kembali Cintanya

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan mengingat pemerintah saat ini menghimbau agar stay at home (tetap dirumah) kepada masyarakat.

Tetapi nyatanya pekerjaan fisik masih dilakukan, jadi tidak akan maksimal.

"Kita nyuruh masyarakat di rumah, tapi masyarakat melihat orang lain di luar bekerja, mana mau mereka di rumah saja, karena yang kerja itu kan juga masyarakat," jelasnya

Irwanto mencontohkan seperti pengerjaan preservasi jalan lintas Calang - Meulaboh yang dibiayai oleh APBN di bawah Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh - Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang hingga saat ini masih dilakukan pengerjaan.

"Ini apa? Kita tidak boleh ada anak tiri dan anak kandung.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Aceh Jaya, kita minta pengerjaan Jalan Lintas Calang - Meulaboh ditunda dulu sementara waktu," kata Irwanto

Menurutnya, apalagi saat ini pemerintah mengambil kebijakan menunda paket pengerjaan fisik.

Maka kebijakan ini harus dilakukan di semua pekerjaan. 

Oleh karena itu, ia meminta Bupati dan Plt Gubernur Aceh agar segera menyurati Kepala Balai atau Menteri PUPR meminta proyek ini dihentikan. 

Wakil Ketua II DPRK Aceh Jaya T Asrizal, juga menyampaikan harapan yang sama. (*)