Larangan Mudik Berlaku Mulai 24 April 2020, Luhut Ibaratkan Seperti Operasi Militer

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Pelaksana tugas Menteri Perhubungan sekaligus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumpamakan, keputusan larangan mudik itu seperti rangkaian akhir operasi militer.

"Jadi, kalau saya umpamakan seperti operasi militer, persiapan logistik, persiapan sosialisasi dilakukan, latihan disiapkan, baru kita eksekusi," ujarnya melalui konferensi video di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Luhut mengatakan keputusan larangan mudik diambil dengan banyak pertimbangan.

Menurutnya, perlu persiapan matang sebelum pemerintah memutuskan untuk melarang mudik.

Persiapan itu mulai dari pemenuhan logistik lewat penyaluran bantuan sosial hingga imbauan untuk tidak mudik.

"Jadi kita tidak ujug-ujug bikin begini karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat," ucapnya.

"Seperti diketahui, pemerintah baru saja menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat khususnya wilayah Jabodetabek.

Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, seluruh hal yang berkaitan dengan jaringan pengaman sosial juga harus segera berjalan," lanjut Luhut.

Diberitakan, pelaksana tugas sementara Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan mudik akan diberlakukan mulai 24 April 2020.

Keputusan larangan mudik tak lepas dari hasil survei Kementerian Perhubungan yang mendata terdapat 24 persen warga masih nekat melaksanakan mudik.

Padahal, sudah ada imbauan sebelumnya dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik.

 “Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020,” ujarnya usai melakukan rapat terbatas melalui konferensi video, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Larangan mudik ini berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga wilayah zona merah virus corona.

Luhut menjelaskan, skema larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek.

Namun, pemerintah masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek, atau disebut pemerintah dengan istilah aglomerasi.

Transportasi massal di dalam Jabodetabek misalnya Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line tidak akan dihentikan operasionalnya, termasuk jalan tol.

Sebab, pertimbangannya untuk mempermudah bagi pekerja yang tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan, perbankan, dan logistik dalam melayani kebutuhan masyarakat.

 "Jadi saya ulangi, KRL tidak akan ditutup. Karena masih banyak temuan kami yang naik kereta bekerja dalam bidang-bidang tadi (yang diperbolehkan operasi).

Termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat dalam hal ini jalan tol, tidak akan pernah ditutup, tetapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan kesehatan, perbankan, dan sebagainya," kata dia.

Apabila masih ditemui masyarakat yang nekat mudik maka sanksi pun akan diterapkan.

Luhut masih belum menjelaskan detail jenis sanksi yang akan diterapkan.

"Namun, untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif mulai 7 Mei 2020," ucapnya.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah Jabodetabek.

Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, semua hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan.

Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini.

"Jadi kalau saya umpamakan seperti operasi militer, persiapan logistik dulu, persiapan sosialisasi dilakukan, latihan disiapkan, baru kita eksekusi," katanya.

• Lahan Replanting Sawit Ditanami Jagung, Wabup Aceh Utara Serahkan Bibit 750 Kg dan Pupuk 5 Ton 

• Pemkab Aceh Besar Tutup Lokasi Wisata Terbesar Untuk Cegah Covid-19, Ini Lokasi Wisatanya

• Disperindag Bener Meriah Tetapkan Harga Daging Meugang Paling Tinggi Rp 150 Ribu Sekilo

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Ibaratkan Keputusan Larangan Mudik Seperti Operasi Militer",