Anggota DPRA Reses di Tengah Covid-19

BANDA ACEH - Anggota DPRA yang berjumlah 81 orang saat ini sedang melaksanakan reses ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing sejak 21-28 April 2020. Fokus reses kali ini menyampaikan sosialisasi penanganan dan pencegahan Covid-19 kepada warga dan melihat kesiapan rumah sakit dan perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara.

Wakil Ketua DPRA, Safaruddin yang dihubungi Serambi, Sabtu (24/4/2020) menjelaskan bahwa program tersebut sudah disepakati semua anggota dewan selain juga melihat progres pembangunan yang dibiayai APBA.

"Dalam reses kali ini kita mau melihat kesiapan kabupaten/kota, kecamatan, terutama gampong dalam penanganan dan pencegahan Covid-19," kata Safaruddin yang sedang dalam perjalanan menuju Kotafajar, Aceh Selatan, saat dihubungi.

Dalam reses ini pihaknya juga meniadakan pertemuan dalam jumlah besar, seperti biasanya. Tapi diganti dengan melakukan pertemuan kecil di banyak tempat dengan menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, dan menggunakan hand sanitizer.

Masih Gamang

Safaruddin mengungkapkan, keluhan yang paling dirasakan masyarakat selama pandemi Covid-19 adalah menyangkut ekonomi. Menurut politisi Partai Gerindra itu, hal ini juga dikarenakan banyak desa yang masih gamang dalam penggunaan atau realokasi dana desa untuk penanganan Covid-19.

Safaruddin menyampaikan, pemerintah seperti tidak tahu membuat apa dalam penanganan Covid-19. Padahal dari sisi anggaran, Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,7 triliun dari APBA 2020.

Bahkan, dana desa juga sudah diminta direalokasi untuk penanganan wabah virus ini. "Tapi kita lihat masih sangat lemah dalam kebijakan, pemerintahan seperti tidak tahu membuat apa, sehingga masyarakat seperti tidak tahu apa yang harus ditunggu," ulasnya.

Karena itu, Safaruddin meminta Pemerintah Aceh untuk membuat skema agar bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai timbul dugaan miring terhadap kebijakan pemberian bantuan karena manfaat yang dirasakan sangat kecil.

"Karena bentuk bantuannya terlalu kecil. Makanya lebih baik diberikan bantuan langsung tunai saja. Terserah mereka mau melakukan apa dengan bantuan langsung tunai tersebut. Per KK dihitung berapa diberikan? Termasuk orang miskin baru yang terdampak Covid, juga harus dipikirkan," katanya.

Ia meminta Pemerintah Aceh terbuka saja dengan DPRA. Terlebih DPRA sudah membentuk tim pengawasan penanganan Covid-19. "Jika tidak ada data bagaimana kita awasi. Tansparansi data harus diberikan oleh pemerintah, dimana kurang kita tinggal kasih masukan saja," demikian Safaruddin.(mas)