KPK Publikasi Penilaian Pencegahan Korupsi di Aceh

BANDA ACEH - Pencapaian program pencegahan korup­si terintegrasi di Kota Banda Aceh tercatat sebagai yang tertinggi persentasenya di Provinsi Aceh. Dibanding 23 kabupaten/kota lainnya, progres indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK di Banda Aceh pada 2019 lalu menca­pai 77 persen.

Hal tersebut disam­paikan oleh Deputi Pence­gahan KPK-RI Pahala Nainggolan pada acara sosialisasi keberhasilan program pencegahan korupsi terinte­grasi dan penjelasan teknis indikator keberhasilan MCP 2020, Senin (27/4/2020), melalui video teleconference dengan para kepala daerah dan pejabat terkait di Aceh.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman yang mengikuti acara dari pen­dopo bersama jajarann­ya mengucap syukur atas capaian itu. “Alhamdulil­lah untuk tingkat provinsi, Banda Aceh yang tert­inggi persentase capaian program pencegahan ko­rupsinya. Angkanya men­capai 77 persen dan hanya Banda Aceh yang berada di zona hijau,”

Wali Kota pun menga­jak seluruh jajaran pemer­intahannya untuk memper­tahankan prestasi tersebut dan terus memperkuat upaya pencegahan korupsi. “Selalu jalankan tugas dengan baik dan sesuai SOP. Saya hara­pkan juga komitmen kepala dinas dan jajaran untuk jauh dari korupsi,” ujar Aminullah.

Sementara mengenai pelaporan MCP Korsupgah KPK 2019, Aminullah men­gatakan ada delapan fokus program pencegahan korupsi yang sudah dilakukan Pemko Banda Aceh yakni terkait pe­rencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, dan kapabilitas APIP.

Kemudian manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daer­ah, dan tata kelola dana desa. “Banda Aceh pun meraih skor tertinggi di empat bidang yakni perencanaan dan penganggaran APBD dengan skor 91 persen, manajemen ASN (71%), opti­malisasi pendapatan daer­ah (100%), dan manajemen aset daerah dengan skor 86 persen.”

“Sementara fokus MCP Korsupgah KPK 2020 berdasarkan rapat tele­conference tadi, ada pada peningkatan PAD, poten­si objek PAD yang baru, inovasi peningkatan PAD, dan manajemen aset daer­ah, termasuk di dalamnya penyelesaian konflik aset,” katanya.(hba/*)