TA Khalid: Jokowi Jangan Potong Anggaran Petani dan Nelayan Untuk Alasan Covid-19

SERAMBINEWS.COM - Kebijakan negara merelokasikan anggaran untuk dana stimulus pangan masa pandemik Covid-19 dan me-refocusing anggaran guna pencegahan dan penyelamatan rakyat dari wabah corona dinilai memang wajar dan suatu keharusan. 

Anggota Komisi IV DPR RI Ir H Teuku Abdul Khalid MM meminta Presiden Jokowi untuk tidak memotong anggaran petani dan nelayan dengan alasan pandemi Covid-19.

Menurutnya kebijakan tersebut memang wajar dan suatu keharusan. 

Tapi tidaklah harus merelokasikan anggaran pemberdayaan para petani di Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemberdayaan nelayan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Apalagi 75% rakyat indonesia adalah petani dan nelayan.

• Pangkal Jembatan Jiem-Jiem Pidie Jaya Ambuk Diterjang Banjir, Ini Tindak Lanjut Dinas PU

"Harus dipahami bahwa covid-19 bagi petani dan nelayan hanya berdampak pada sektor penjualan hasil tangkap dan panennya saja.

Sedangkan dalam hal menangkap, budidaya dan bercocok tanam tidak terganggu dengan covid-19, karena di laut, tambak, sawah tidak ada virus corona," kata TA Khalid.

Seharusnya dalam situasi covid-19 ini, lanjut TA Khalid, negara memangkas anggaran dari Kementerian lain dan menambahkan anggaran untuk menampung daya beli semua hasil tangkap dan panen.

Menurut TA Khalid, ketersediaan lumbung pangan nasional sangat tergantung pada program Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan.

TA Khalid menjelaskan, Tahun ada sekitar Rp 7 Triliun dari Rp 21 Triliun Anggaran Kementan yang dipangkas dan Rp 6.4 Triliun anggaran KKP direfocussing sekitar Rp 2 Triliun untuk penanganan Covid-19.

• Banjir di Tripa Makmur Nagan Raya Meluas, Krueng Lamie Meluap

"Seharusnya Pemerintah menambahkan anggaran bagi Petani dan nelayan.

Jangan sampai saat wabah corona berlalu, kita dilanda masa paceklik dan kelaparan," tutup TA Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh.(*)