Jokowi Minta Penerapan PSBB Tak Berlebihan dan Perlu Dievaluasi
Jokowi mengatakan, evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat sudah ada empat provinsi dan 22 kabupaten kota yang menerapkan PSBB.
SERAMBINEWS.COM - Presiden Joko Widodo meminta penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19, dievaluasi.
Ia meminta penerapan PSBB tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu longgar penegakan aturannya.
"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).
Jokowi mengatakan, evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat sudah ada empat provinsi dan 22 kabupaten kota yang menerapkan PSBB.
Presiden menambahkan, evaluasi tersebut akan menguatkan PSBB di daerah-daerah tersebut yang rata-rata akan memasuki tahap kedua.
"Saya ingin memastikan ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota sudah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua," kata Jokowi.
"Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota atau kabupaten yang melakukan PSBB," ujar dia.
Untuk diketahui, PSBB merupakan strategi yang dipilih pemerintah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Pemerintah Indonesia memilih PSBB daripada karantina wilayah.
Dasar hukum PSBB termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB.
Langkah itu diikuti pula oleh Jawa Barat dengan menerapkan PSBB di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.
Penerapan PSBB secara Maksimal Dinilai Efektif Tekan Penyebaran Covid-19
Pakar Epidemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat cukup efektif untuk menekan penyebaran Covid-19.
Ia pun mengacu pada pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang telah dilaksanakan sejak 10 April lalu.
Saat ini, hampir 60 persen warga di wilayah DKI Jakarta lebih banyak beraktivitas di rumah.
"Dan ketika 60 persen itu langsung landai dan turun cepat," kata Pandu dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Minggu (3/5/2020).
"Itu pengalaman empiris, pengalaman Indonesia walaupun hanya di Jakarta, bahwa PSBB ini berdampak," ujar dia.
Pandu mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar penerapan PSBB ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan hingga 70-80 persen.
Sehingga, kurva penyebaran kian melandai dan masyarakat dapat segera terbebas dari Covid-19.
Di sisi lain, menurut Pandu Riono, masih ada daerah yang belum maksimal dalam penerapan PSBB.
Sehingga, tidak sedikit masyarakat yang masih terlihat beraktivitas di luar rumah.
Berdasarkan hasil pemodelan terbaru yang dibuat, rata-rata masyarakat yang tetap di rumah selama pelaksanaan PSBB secara nasional masih sekitar 50 persen.
Namun, wilayah seperti Jawa Tengah, justru tingkat kepatuhan masyarakat untuk tetap di rumah masih di bawah 40 persen.
Sementara, Jawa Timur saat ini sudah mulai mencapai rata-rata persentase nasional.
"Kita harapkan mereka meningkatkan 10 persen saja. Jatim dan Jabar sudah mulai sampai 60 persen efeknya seperti DKI itu akan terjadi di beberapa wilayah lainnya," kata dia.
Ia pun berharap agar pelaksanaan PSBB dapat diinisiasi hingga ke tingkat masyarakat atau berbasis komunnitas.
Pasalnya, dengan demikian implementasi dari kebijakan ini dapat berjalan dalam jangka panjang.
"Karena nanti ketika restriksi ini pelan-pelan dilepas, itu tetap kita bisa membuat norma baru, perilaku baru, yang membatasi seperti memakai masker, sehingga benar-benar sustain sehingga capai titik (penyebaran) yang terendah," ujar Pandu.
• Saat Rancang Baju Zaskia Gotik, Imel Putri Cahyati Tak Tahu Sudah Pacaran dengan Mantan Suaminya
• Update Covid-19 di Aceh Singkil, Jumlah Traveller dalam Pamantauan Turun, PDP Nihil dan ODP 1
• Update Covid-19 di Singkil, Jumlah Traveler dalam Pemantauan Turun, PDP Nihil, ODP Satu Orang
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Minta Penerapan PSBB Tak Berlebihan",