Breaking News:

Berita Subulussalam

Kejari Subulussalam Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dana Hibah Organisasi Bodong

Dalam kasus ini, nilai kerugian negara diperkirakan Rp 100 juta, karena tidak ada pemotongan pajak.

Penulis: Khalidin | Editor: Taufik Hidayat
Serambinews.com
Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam, Mhd Alinafiah Saragih, SH 

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Kejaksaan Negeri Subulussalam berjanji segera menuntaskan proses penyidikan terhadap kasus pencairan dana hibah terhadap organisasi bodong.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan (Kajari) Subulussalam Mhd Alinafiah Saragih SH dalam keterangan persnya melalui Kasi Pidsus Ika Liusnardo Sitepu  kepada Serambinews.com, Rabu (6/5/2020) malam.

Menurut Ika Liusnardo, proses penyelidikan hingga penyidikan kasus dana hibah bersamaan dengan lima paket proyek fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR). Namun, kemarin baru kasus proyek fiktif di DPUPR yang dilakukan penetapan tersangka.

Sementara untuk kasus dana hibah di BPKD yang organisasinya bodong tersangkanya belum ditetapkan. ”Karena keterbatasan tenaga jadi kita buat bertahap tapi yang pasti kasusnya tetap bergulir dan dalam waktu dekat segera ditetapkan tersangkanya,” kata Ika Liusnardo

Lebih jauh Ika Liusnardo yang didampingi Idam Kholid Daulay Kasi barang bukti dan barang rampasan Kejari Subulussalam menjelaskan kasus dana hibah yang penerimanya merupakan organisasi bodong tersebut senilai Rp 100 juta. Dalam hal ini nilai kerugian negara juga Rp 100 juta karena tidak ada pemotongan pajak.

Nah hal ini berbeda dengan proyek fiktif di DPUPR yang pagu anggaran kelima paket tersebut mencapai Rp 895 juta namun berdasarkan hasil audit total kerugian negara menjadi Rp 795 juta. Jumlah tersebut setelah adanya pemotongan pajak yang tidak dapat dimasukan dalam kerugian  lantaran uangnya sudah kembali ke kas negara.

Lalu kapan penetapan tersangka bantuan dana hibah organisasi bodong di BPKD? Kasi Pidsus Kejari Subulussalam ini memastikan dalam waktu dekat dan kemungkinan sebelum lebaran mendatang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Subulussalam menetapkan tiga tersangkat terkait kasus lima paket proyek fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).

Penetapan tersangka ini disampaikan Kepala Kejaksaan (Kajari) Subulussalam Mhd. Alinafiah Saragih SH dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, Rabu (6/5/2020).

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved