Breaking News:

Suara Parlemen

Dana Otsus Aceh Dipotong, Rafli Surati Presiden

Wakil rakyat Aceh di DPR RI, Rafli surati Presiden Joko Widodo, minta agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tidak dipotong....

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
SERAMBINEWS.COM/JALIMIN
Anggota DPR-RI, Rafli. 

4. Bahwa dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 yang telah mengurangi penerimaan Dana Otonomi Khusus Bagi Aceh (DOKA) yang semula berjumlah Rp 8,374 triliun menjadi Rp 7,555 triliun, dengan demikian telah terjadi pemangkasan terhadap Dana Otonomi Khusus Bagi Aceh ( DOKA ) sejumlah 9,78 persen atau dalam angka Rp 819 miliar.

Sebagaimana dengan dinamika tersebut maka untuk itu kami atas nama anggota Legislator DPR RI Perwakilan Aceh, dapat kiranya menyampaikan paradigma konstruktif sebagai berikut ini;

1. Bahwa Pasal 183 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh yaitu Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan;

2. Bahwa Pasal 183 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh yaitu Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2 persen (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Jangan Lewatkan Malam Ini Nuzulul Quran, Ini Doa dan Amalan yang Bisa Dilakukan di 17 Ramadhan

3. Bahwa pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyatakan provinsi paling barat Indonesia tersebut masih menempati urutan pertama daerah termiskin di Sumatra, dan berada di posisi ke enam Provinsi termiskin secara nasional yaitu Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810 ribu orang atau 15,01 persen, atau berkurang 9 ribu orang dibandingkan pada Maret 2019 yang mencapai 819 ribu orang atau 15,32 persen.

4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 pada Acara Kenduri Kebangsaan di Bireun Presiden Jokowi bahwa Provinsi Aceh harus focus pada pengentasan kemiskinan karena Dana Otonomi Khusus belum menjawab persoalan kemiskinan di Aceh sejumlah 15 persen;

5. Bahwa sampai saat ini persoalan ekses dari Perdamaian GAM dengan Republik Indonesia pada tahun 2005 masih terdapat persoalan yang belum tuntas terhadap poin poin MoU Helsinki dan menimbulkan persoalan baru yaitu keterlambatan pembangunan Aceh akibat Konflik dan Porak Poranda Infrastruktur Aceh akibat Bencana Nasional Gempa dan Tsunami yang terjadi pada tahun 2004.

Realnya Provinsi Aceh masih berkutat dalam lubang kemiskinan dengan taraf ekonomi yang sangat memperihatinkan dan kondisi Lapangan kerja yang sangat terbatas, ditambah dengan dampak Wabah Pandemi Covid-19, yang berptensi memicu peningkatan penurunan kesejahteraan, pelonjakan pengangguran, serta melemahnya sektor penyelenggaraan Pendidikan, kesehatan serta serta potensi konflik baru yang terjadi baik secara horizontal maupun vertikal di Provinsi Aceh.

Keluarga Santri dari Magetan Jalani Swab, 30 Orang di Aceh Tamiang Negatif Covid-19

6. Bahwa terhadap kondisi ini dapat kami review terhadap perkembangan Upaya pergeseran anggaran pemerintah Aceh untuk penanganan pencegahan Covid-19 yang saat ini telah memunculkan polemik baru di masyarakat Aceh, dan dikhawatirkan menurunkan trust ( kepercayaan) masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat semata dikarenakan pergeseran yang dilakukan tersebut telah menegasikan program kegiatan yang urgen dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh secara holistik (menyeluruh ).

Mulai dari peningkatan ekonomi sampai kepada penyelenggaraan Pendidikan, karena sampai hari ini ekonomi Aceh masih bergantung pada sumber tunggal yaitu APBA dan Provinsi Aceh belum didukung oleh industri-industri sebagaimana provinsi lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved