Breaking News:

Suara Parlemen

Dana Otsus Aceh Dipotong, Rafli Surati Presiden

Wakil rakyat Aceh di DPR RI, Rafli surati Presiden Joko Widodo, minta agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tidak dipotong....

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
SERAMBINEWS.COM/JALIMIN
Anggota DPR-RI, Rafli. 

7. Bahwa Selain itu, pelaksanaan kekhususan Aceh terletak di beberapa lembaga keistimewaan diantaranya Dinas Syariat Islam, Badan Reiintegrasi Aceh, Lembaga Wali Nanggroe, MPU, Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan beberapa Lembaga horizontal lainnya.

8. Bahwa dalam proses pergeseran DOKA dalam hal ini Pemerintah Aceh terpaksa menghapus beberapa kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang penghapusan kegiatan mencapai angka 205 miliar atau 40% dari pagu Dinas, sedangkan kita ketahui Dinas Pendidikan Dayah Aceh ini menjalankan fungsi penyelenggaraan pendidikan Dayah/Pesantren.

Jika Lupa Mandi Junub Saat Bulan Ramadhan, Batalkah Puasanya? Berikut Penjelasan dan Tata Caranya

Saat ini mulai dari anggota DPR Aceh, elemen masyarakat secara umum lainnya telah berdialektika terhadap pemotongan/pergeseran ini. Dan jika tidak disahuti dan disikapi dengan baik maka akan berdampak tidak baik bagi kestabilan politik, hukum dan keamanan serta peradaban sosial kehidupan masyarakat Aceh.

Dengan demikian Atas dasar berbagai pertimbangan paradigma pemikiran di atas dengan segala penghormatan, dengan ini kami secara khusus meminta kepada Bapak Presiden :

1. Bahwa plafon DOKA Provinsi Aceh Jangan diganggu/digeser/dipotong untuk kebutuhan pencegahan Covid-19 di Provinsi Aceh, hendaknya dapat ditambahkan dana sumber lain dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Aceh, atas berbagai pertimbangan diatas tentu kami meminta kebijakan dan solusi kepada Bapak Presiden;

2. Memerintahkan pemerintah Aceh untuk mengembalikan seluruh program kegiatan yang bersifat menyentuh lansung kepentingan peningkatan pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan taraf ekonomi dan sosial masyarakat.

3. Memerintahkan Pemerintah Aceh untuk serius menjalankan instruksi Presiden terutama dalam hal pencegahan Covid-19 dan bekerjama yang apik dengan Unsur Muspida, TNI/Polri di Aceh untuk kerja kerja penanganan pandemi Covid-19 secara suistanable (berkesinambungan) tanpa mengabaikan kekhususan Aceh sebagaimana termaktub dalam Undang – undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006;

Penyebab Banjir di Banda Aceh dan Aceh Besar Dipastikan Terkait Tata Kelola Lingkungan

4. Pemerintah Pusat tidak abai terhadap kekhususan Aceh dalam persoalan kebijakan nasional di Provinsi Aceh dengan dengan mendengar pendapat Eksekutif, Legislatif Aceh dan perwakilan Provinsi Aceh untuk pusat baik senator maupun legislator asal Daerah Pemilihan Aceh;

Senada itu, santer media massa di Aceh memberitakan dampak dari pergeseran DOKA ini, Pemerintah Aceh terpaksa menghapus beberapa kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang mengalami penghapusan kegiatan mencapai angka 205 miliar atau 40 persen dari pagu Dinas, sementara Dinas Pendidikan Dayah Aceh ini harus menjalankan fungsi penyelenggaraan pendidikan dayah/pesantren.(*)

Pohon Tumbang di Gunung Kulu Tutupi Badan Jalan Banda Aceh - Calang

BREAKING NEWS : Jalan Nasional Lintas Bireuen - Takengon Longsor

VIDEO - Pencarian Dua Warga Abdya Hilang Dihempas Ombak di Kolam Labuh PPI Ujong Serangga

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved