Kebijakan Menhub Izinkan Transportasi di Tengah Pandemi Covid-19 Dapat Kritikan: Jangan Dilanjutkan

SERAMBINEWS.COM - Kebijakan pembukaan kembali moda transportasi di tengah pandemi Covid-19 mendapat kritikan.

Kebijakan ini dinilai tidak memutus mata rantai virus corona atau Covid-19.

Anggota DPR RI fraksi PAN, Guspardi Gaus menyesalkan dan mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Kebijakan Menhub ini mendapatkan banyak penolakan di tengah masyarakat dan membingungkan karena dapat merusak dan berpotensi memporakporandakan langkah kebijakan pemerintah daerah yang tengah berjuang memutus mata rantai penyebaran Covid-19," kata Guspardi kepada Tribunnews, Minggu (10/5/2020).

Menurut Guspardi Gaus, kebijakan ini justru akan menimbulkan potensi merebaknya virus corona.

Hal ini akan berimbas pada pemerintah daerah yang akan kebingungan mengendalikan kedatangan arus manusia di daerah.

Sehingga akan menyebabkan penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 ini bisa menjadi panjang masanya.

Selain itu juga berdampak pada ekonomi yang semakin parah.

Guspardi meminta pemerintah harus arif dan bijaksana serta hati-hati dalam menyikapi dan menangani wabah Covid-19.

"Seharusnya kebijakan Menhub untuk melonggarkan transportasi umum tidak dilanjutkan karena kebijakan sangat berdampak dan berbahaya disaat pandemi virus corona (covid-19) masih mengancam," pungkas Guspardi Gaus.

Terjadi Penumpukan

Pada hari pertama pemberlakuan moda transportasi, Kamis (7/5/2020) lalu, terjadi penumpukan penumpang di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Terkait hal ini, Kepala Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta, Anas Maruf menjelaskan.

Menurutnya penumpukan penumpang tersebut karena adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru saja tiba dari luar negeri.

"Kejadian penumpukan penumpang pada saat hampir bersamaan tiba 4 pesawat dengan total 576 orang," ujar Anas, seperti dilansir Warta Kota.