Breaking News:

Adiknya Meninggal di Matangkuli Aceh Utara, Begini Ribetnya Ismail Rasyid untuk Pulang Kampung

Sembari menunggu hasil rapid test, Ismail Rasyid meminta surat keterangan kematian dari kampung di Matangkuli, Aceh Utara.

SERAMBINEWS.COM/Handover
CEO PT Trans Continent, Ismail Rasyid. 

“Malah ada petugas yang meminta Kartu Keluarga saat verifikasi semua dokumen kita, padahal tidak ada di aturan tertulis. Ini sangat aneh, bagaimana kita mau bawa-bawa KK,” ungkap Ismail Rasyid.  

Menurutnya, alasan petugas meminta kartu keluarga kepada dirinya, karena alasan untuk membuktikan dirinya memang satu keluarga dengan kakaknya yang meninggal.

“Ada-ada saja,” pungkas Ismail Rasyid.

Bos PT Trans Continent Ismail Rasyid Mundur dari Pencalonan Kepala BPKS Sabang, Bantah Ada Tekanan

Kisah Putra Aceh The Big Boss Trans Continent, Doa Ayah dan Ibu Membuat Semuanya Serba Mungkin

Kisah Putra Aceh The Big Boss Trans Continent, Pernah Ngojek di Batam dan Jadi Buruh di Singapura

Ismail Rasyid, putra kelahiran Matangkuli Aceh Utara adalah bos dari 7 perusahaan swasta nasional yang bernaung di bawah bendera Royal Group.

Tiga dari tujuh perusahaan milik Ismail Rasyid diberi nama PT Trans Continent.

Masing-masing berkantor di Jakarta Indonesia, Perth Australia, dan Angeles City Filipina.

Ketiga perusahaan bernama Trans Continent ini bergerak di bidang usaha multi moda transport, logistics & supply chain dengan core business di bidang industri pertambangan, perminyakan, energi serta perdagangan domestik maupun internasional.

Di Indonesia, PT Trans Continent yang didirikan oleh Ismail Rasyid pada tahun 2003, memiliki 19 cabang di 11 provinsi.

Empat perusahaan lainnya adalah, PT Royal Indonesia (bergerak bidang perdagangan & export import), PT Royal Marine (bidang pelayaran), PT Equator Media Vaganza (media), dan PT Royal Andalas Energi (perusahaan bongkar muat).

Nama terakhir ini adalah perusahaan yang baru didirikan oleh Ismail Rasyid dengan kantor pusat di Setui Banda Aceh.

“Dalam waktu dekat Insya Allah kami akan membuka cabang baru di wilayah kerja Pulau Halmahera Maluku Utara. Segala persiapan untuk rencana tersebut sudah kami persiapkan dengan baik dan sekarang sudah melakukan mobilisasi equipment, personel, serta proses perijinan,” kata Ismail Rasyid, alumnus Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (EKP) Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh (tamat tahun 1993).

Ia melanjutkan, “walaupun dalam situasi yang penuh tantangan sekarang karena wabah Covid -19 yang melanda seluruh dunia, kami masih tetap bergerak untuk terus berpacu dengan waktu. Karena sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa, kami perusahaan jasa yang bergerak di bidang logistics mendapatkan pengecualian serta diizinkan beroperasi dengan tetap melaksanakan protocol Covid.”

Senator Aceh, Apresiasi Pemerintah Aceh dan Ismail Rasyid Bangun KIA Ladong

Pernah Jadi Kernet Labi-labi Jurusan Pasar Aceh - Lhoknga, Ismail Rasyid Kini Bos di 7 Perusahaan

Syarat Terbang di Bandara Soekarno Hatta

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi calon penumpang pesawat adalah Surat Keterangan Bebas Covid-19.

"Syarat pembelian tiket harus menyertakan surat keterangan bebas Covid-19," ujar dia saat konferensi pers melalui video streaming, Minggu (10/5/2020).

Awaluddin mengatakan, apabila calon penumpang bisa mendapatkan tiket tanpa menyertai surat keterangan bebas Covid-19 dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan, maka tidak akan diperbolehkan untuk melanjutkan penerbangan. 

Selain menyertakan surat keterangan bebas Covid-19 saat membeli tiket, Awaluddin menjelaskan, calon penumpang harus menunjukan dokumen tersebut saat ke Bandara.

Nantinya akan ada pemeriksaan khusus dokumen perjalanan diantaranya alasan bepergian yang ditandatangani instansi, surat keterangan dari pemerintah wilayah dan surat keterangan bebas Covid-19.

"Dokumen diperiksa apabila dokumen dinyatakan lengkap dan layak untuk terbang, yang bersangkutan diberikan kartu isian Health Alert Card dan diberikan divalidasi oleh tim Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)," ujar Awaluddin.

Penumpang juga jangan berharap bisa mendapatkan kelengkapan dokumen bebas Covid-19 saat berada di Bandara Soekarno-Hatta.

Saat ini, kata Awaluddin, Bandara Soekarno-Hatta tidak menyediakan fasilitas layanan untuk rapid test atau sejenisnya untuk mengeluarkan SK bebas Covid-19 tersebut.

"Kami berharap itu menjadi tanggung jawab penumpang dan maskapai, sehingga pada saat datang ke bandara itu sudah membawa surat bebas covid-19 dan tidak berharap mencari SK bebas covid di bandara," tutur dia.

Prosedur ketat Calon penumpang pesawat komersil di Bandara Soekarno-Hatta diminta untuk datang lebih awal 3-4 jam sebelum keberangkatan pesawat.

Pasalnya, ada sejumlah prosedur yang harus dijalani dengan ketat oleh penumpang. Penumpang diminta untuk datang lebih awal untuk memastikan kelengkapan dan syarat yang tertera dalam surat edaran No 4 tahun 2020 yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Ada tujuh prosedur yang harus dilakukan calon penumpang untuk bisa terbang menggunakan pesawat komersil.

Pertama, titik layanan keberangkatan hanya terdapat di 2 titik yaitu di Terminal 2 – Gate 4 dan Terminal 3 – Gate 3.

Di setiap titik terdapat Posko Pengendalian Percepatan Penanganan COVID-19 yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Kedua, di posko tersebut calon penumpang harus menunjukkan berkas kelengkapan perjalanan seperti misalnya tiket penerbangan, identitas diri, surat keterangan bebas COVID-19, surat keterangan perjalanan, dan berkas lain yang wajib dipenuhi sesuai SE No. 4/2020.

Ketiga, masih di posko yang sama calon penumpang pesawat wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan (Health Alert Card/HAC) dan formulir penyelidikan epidemiologi yang diberikan personel KKP.

Keempat, jika seluruh berkas lengkap dan HAC serta formulir epidemiologi sudah diisi, selanjutnya calon penumpang menuju ke meja pemeriksaan kedua.

Di meja pemeriksaan tersebut, seluruh berkas dicek ulang begitu juga HAC dan formulir penyelidikan epidemiologi, oleh personel KKP.

Setelah dinyatakan lengkap, calon penumpang akan mendapat surat clearance dari personel KKP.

Kelima, berbekal surat clearance dan seluruh berkas, calon penumpang kemudian menuju konter check-in untuk mendapat boarding pass.

Keenam, setelah dari konter check-in, penumpang kemudian menuju Security Check Point 2.

Di SCP 2 ini, personel Aviation Security akan memeriksa surat clearance yang dipegang calon penumpang pesawat, boarding pass, dan identitas diri.

Ketujuh, penumpang kemudian menuju boarding lounge.

Syarat Terbang di Grup Lion

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, seluruh maskapai yang tergabung dalam Lion Air Group berencana kembali mengudara pada tanggal 10 Mei 2020 setelah sempat batal pada Minggu (3/5/2020) lalu.

Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, Lion Air Group telah menyiapkan sejumlah persyaratan bagi para calon penumpang yang ingin menggunakan maskapai mereka selama pandemi Covid-19.

"Persyaratan mengacu pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2020 Dirjen Perhubungan Udara," kata Danang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2020).

Persyaratan tersebut terbagi atas tiga jenis penumpang, berikut protok yang wajib dijalani masing-masing penumpang: 

1. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta:

 a. Menunjukkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Rapid Test/ Polymerase Chain Reaction (PCR) Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan

b. Menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2

c. Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Udaha milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja, organisasi non-pemerintah, Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi atau Kepala Kantor,

d. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang diteken di atas materai dan diketahui lurah atau kepala desa setempat,

e. Menunjukkan identitas diri KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah,

f. Melaporkan rencana perjalanan berupa jadwal keberangkatan, jadwal saat berada di tempat penugasan, serta waktu kepulangan.

2. Persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat, orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

a. Menunjukkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Rapid Test, PCR Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan,

b. Menunjukkan identitas diri berupa KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah,

c. Menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain,

d. Menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum atau almarhumah untuk izin mengunjungi keluarga yang meninggal dunia.

3. Persyaratan repatriasi pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa, WNI yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dan pemerintah sampai ke daerah.

a. Menunjukkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Rapid Test, PCR Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan.

b. Menunjukkan identitas diri berupa KTP atau tanda pengenal

c. Menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) atau surat keterangan dari perwakilan RI di luar negeri.

d. Menunjukkan surat keterangan dari universitas atau sekolah

e. Proses pemulangan harus dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan universitas.

Penulis: Zainal Arifin M Nur
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved