Salam

Kelaparan di Depan Mata

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah supaya memberi bantuan pangan kepada rakyat selama pandemi Covid-19

Dok MUI
Majelis Ulama Indonesia ( MUI) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah supaya memberi bantuan pangan kepada rakyat selama pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini pandemi semakin meluas wilayahnya dan banyak rakyat terdampak dan kelaparan.

"APBN dan APBD sejatinya diutamakan untuk kepentingan pengadaan pangan rakyat. Rakyat butuh makan. Dalam kondisi darurat negara harus hadir, jangan sampai kebutuhan mendasar ini kurang atau tidak terpenuhi," kata Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi MUI, Azrul Tanjung.

Pernyataan MUI itu juga sebagai merespons surat edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

"Ya, masyarakat juga harus tetap memperketat perjalanan dalam bentuk apapun. Harus dipahami, berpergian hanya untuk kondisi darurat saja," kata Azrul. MUI pun meminta pemerintah tegas dan tetap melarang masyarakat untuk

berpergian baik dalam rangka mudik maupun pulang kampung. "Moda transportasi yang dibuka harus benar-benar dengan protokol yang ketat baik pada aspek kesehatan dan tingkat kepentingannya. Semua penyedia moda transportasi harus memastikan bahwa semua prasarana dan sarana transportasi memenuhi protokol kesehatan seperti mengatur jaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, wajib masker dan memastikan yang berpergian sehat dengan menunjukan hasil tes negatif Covid-19."

Pada April 2020 lalu, MUI secara resmi juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik di tengah pandemi COVID-19. "Mudik dari daerah pandemi wabah ke daerah lain tidak boleh karena di-syakki (diduga) keras akan bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain. Apalagi virusnya menular dan sangat berbahaya.

Sekarang ini seluruh wilayah RI sudah terkena pandemi, tentu ini sangat membahayakan," kata MUI. Kembali ke soal bencana kelaparan di tengah usaha keras pemerintah dan rakyat ei berbagai negara mengetasi Covid-19, memang sudah diprediksi sejak awal. Sejumlah LSM berjaringan dunia dan lembaga-lembaga antarnegara sebulan lalu sudah memperingatkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, bencana kelaparan berskala besar diperkirakan melanda seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun memperingatkan bahwa bencana kelaparan tersebut  dalah imbas dari pandemi virus Corona yang saat ini masih melanda seluruh dunia.

Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley memprediksi bahwa skenario terburuk dari bencana kelaparan ini akan melanda sedikitnya tiga lusin negara. Sementara itu, saat ini sepuluh dari negara-negara  tu sudah memiliki lebih dari 1 juta orang di ambang kelaparan. David menyebut bahwa konflik, resesi ekonomi, penurunan bantuan dan jatuhnya harga minyak dunia sebagai faktor yang mungkin menyebabkan krisis pangan dan membutuhkan tindakan cepat untuk mencegah bencana itu. "Saat kita menangani pandemi Covid-19, kita juga berada di ambang pandemi kelaparan. Ada juga bahaya nyata bahwa lebih banyak orang berpotensi meninggal akibat dampak ekonomi Covid-19 daripada dari virus itu sendiri," kata David Beasley kepada Dewan Keamanan PBB.

Search Results Featured snippet from the web Program Pangan Dunia (World Food Programme, WFP) sebelumnya pun sudah memperingatkan bahwa pada 2020 akan menjadi tahun yang sulit bagi banyak negara yang dilanda kemiskinan atau perang. Sebanyak 135 juta orang terancam menghadapi krisis kelaparan atau lebih buruk lagi.

Angka tersebut ditambah dengan 821 juta orang yang saat ini tengah dilanda kelaparan kronis, dapatmendorong lebih dari 1 miliar orang ke dalam situasi yang mengerikan. Badan itu mengidentifikasi 55 negara yang paling berisiko terjerumus ke dalam bencana kelaparan.

Ketika ancaman kelaparan dikaitkan dengan tingkat kemiskinan satu negara, maka Aceh menjadi bagian yang paling terseret di dalamnya. Selain berada di dalam negara yang sedang kesulitan, Aceh juga termasuk salah satu provinsi miskin di negeri ini, meskipun angka kemiskinan Aceh pelan-pelan coba diminimilisir

Oleh sebab itu, program-program yang terkait dengan penanganan Covid-19 hendaknya juga memogramkan bantuan pangan kepada masyarakat yang nyata-nyata memang kelaparan karena tak bisa beraktivitas selama harus mengikuti program physical dan social distancing. Pendek kata, APBA harus prorakyat bukan pro operasional birokrat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved