Breaking News:

Gugus Tugas Nasional

14 Kabupaten/Kota di Aceh Masuk102 Wilayah Direstui Laksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif

“Apabila dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota bisa melakukan penutupan kembali.”

covid19.go.id
Doni Monardo 

“Apabila dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota bisa melakukan penutupan kembali.”

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, pada 29 Mei 2020.

"Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” jelas Doni Monardo di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau 3 kabupaten, Riau 2 kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten, dan Lampung 2 kabupaten.

Update Covid-19 di Aceh, Jumlah ODP 2.041 Orang, PDP 106 Kasus, Dua Pasien Positif Masih Dirawat

Berikutnya, Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur 1 kabupaten, Kalimantan Tengah 1 kabupaten, Sulawesi Utara 2 kabupaten, Gorontalo 1 kabupaten, Sulawesi Tengah 3 kabupaten, Sulawesi Barat 1 kabupaten, Sulawesi Selatan 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara 5 kabupaten/kota.

Kemudian, Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara 2 kabupaten, Maluku 5 kabupaten/kota, Papua 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Namun, sebagaimana dikutip Serambinews.com dari laman https://covid19.go.id tidak ada rincian nama-nama wilayah (kabupaten/kota) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19 tersebut.

Kasus Corona Arab Saudi Naik Menjadi 83.385 Orang

Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga Kepala BNPB sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.

Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan wali kota selaku Ketua Gugus Tugas di kabupaten/kota agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda dan DPRD serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Lima Bulan Jasa Medis di RSUD Sigli Belum Dibayar, Ini Besaran Jumlahnya

Dalam proses tersebut, Ketua Gugus Tugas Pusat berharap agar para bupati/wali kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para gubernur.

Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara.

Selain itu juga pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain yang dianggap penting, namun aman dari ancaman Covid-19.

Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, lanjut Doni, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat.

Dirlantas Polda Aceh Sidak Ke Pusat Pembelanjaan di Banda Aceh

Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung pada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan.

 “Antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upayakan selalu mengkonsumsi makanan bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Mirip Video Gim, Liga Spanyol Berencana Hadirkan Penonton Palsu di Stadion saat Pertandingan Dimulai

Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, pendampingan, evaluasi serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni Monardo. (*)

Penulis: Nasir Nurdin
Editor: Nasir Nurdin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved