Pemprov Aceh Harus Bantu Usaha Terdampak Covid-19

BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi (Pemrov) Aceh diminta untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Apalagi, dana untuk penanggulangan dan dampak Covid-19 Provinsi Aceh terbilang besar, mencapai Rp 2,2 triliun lebih.

“Pemerintah Aceh sesuai SKB Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mendapat dana refocusing,” ujar Taufik A Rahim SE MSi PhD,  pakar ekonomi Aceh kepada Serambi, Sabtu (30/5). Dikatakan, Provinsi Aceh mendapat alokasi sebesar Rp 1,7 triliun dari APBA 2020.

Kemudian, ada penambahan dari  Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 520 miliar lebih, sehingga totalnya Rp 2,2 miliar lebih. Dikatakan, yang baru terpakai Rp 118 miliar untuk mengatasi serta menghadapi dampak Covid-19 selama ini, seperti untuk bantuan bahan pokok, transportasi dan hal terkait lainnya.

“Dana yang diperuntukkan menghadapi Covid-19 dan dampaknya masih sangat banyak, sehingga sebagian dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” katanya. Disebutkan, usaha rumah tangga, manufaktur, jasa, perhotelan atau penginapan banyak yang tutup, termasuk usaha transportasi dan travel juga ikut terhenti

Namun, katanya, banyak kegiatan usaha ekonomi lainnya juga harus berhenti, tidak bisa berproduksi. Apalagi, banyak UMKM belum menerima bantuan dari pemerintah dan para pejabat masih ingin membicarakan dengan SKPA terkait hal itu, katanya.

Dia menegaskan sektor usaha yang terdampak parah Covid-19 harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Aceh, apalagi, diperparah dengan harga barang yang melambung tinggi di Provinsi Aceh, sehingga ikut mempengaruhi angka inflasi yang semakin tinggi.

Ditambahkan, daya beli (purchasing power parity) semakin melemah dan rendah, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, tetapi nilai uang terhadap barang atau jasa semakin berkurang. Jadi, katanya, refocusing APBA dan tambahan BTT harus mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dia berharap  sektor industri rumah tangga, manufaktur, jasa dan UMKM mendapat dana segar melalui program stimulus. Para petani, nelayan kecil, jasa rakyat, perkebunan rakyat dan lainnya sangat terpukul dengan Covid-19, sehingga program bantuan harus segera dikucurkan.

Dikatakan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan harus ada bantuan untuk memacu produktivitas ekonomi rakyat. Disebukan, paling tidak dapat menggantikan impor yang selama ini dari provinsin tetangga Sumatera Utara.

Disamping itu, juga untuk mengatasi gejolak harga bahan kebutuhan sehari-hari yang tidak stabil, dana harus benar-benar efektif untuk kepentingan rakyat Aceh. Dia menegaskan Pemerintah Aceh saat ini sedang diuji dengan anggaran tersebut yang sejak awal dinyatakan untuk mengatasi serta mengantisipasi dampak Covid-19 Aceh.

“Semoga, dana tersebut efektif digunakan, menjadikan kehidupan rakyat Aceh lebih baik lagi di masa mendatang,” harapnya. Dia mengakui proses dan dampak covid-19 ini masih sulit diprediksi, karena vaksin untuk Covid-19 belum juga ada.

Tetapi, Taufik tetap berharap strategi efektif dari Pemerintah Aceh yang saat ini masih menyimpan uang refocusing akan dapat membangkitkan kembali perekonomian rakyat. Dia berharap ada pengawasan serta evaluasi pada berbagai tingkatan, juga berdasarkan data dan fakta yang benar.(muh)